Wabah Korona dan Ironi Pembelajaran Jarak Jauh
Kamis, 30 Juli 2020 - 06:05 WIB
loading...
Tulus Abadi
A
A
A
Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI
WABAH virus korona atau Covid-19 di seluruh penjuru dunia belum juga usai. Bahkan kasusnya terus eskalatif, kini lebih dari 600 ribuan nyawa manusia terenggut. Obat dan atau vaksin juga belum ditemukan, masih dalam proses uji klinis. Di Indonesia, wabah Covid-19 tak kurang telah menjangkiti lebih dari 95 ribuan orang dengan korban meninggal lebih dari 4.700an orang. Dengan fenomena demikian, aktivitas masyarakat di sektor apapun sejatinya belum aman, karena potensi terjangkiti Covid-19 masih sangat besar. Terbukti kasus positif dari berbagai klaster justru bermunculan, bahkan di perkantoran sekalipun. Oleh karenanya, implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), khususnya di kalangan anak didik SD hingga SMA adalah hal mutlak. Upaya ini bukan saja untuk melindungi anak didik dari cengkeraman Covid-19, tetapi sebagai upaya pengendalian wabah secara keseluruhan.
Namun, dalam praktik implementasi PJJ tak semudah seperti membalik telapak tangan, mengingat PJJ adalah hal sangat baru dan tiba-tiba. Semua pihak mengalami ketergagapan, bukan hanya orang tua dan siswa, tetapi juga guru dan pihak sekolah, bahkan Kemendikbud sekalipun sebagai representasi negara. Dampaknya, PJJ boleh jadi tidak efektif untuk transfer of knowledge bagi anak didik. Terdapat keluhan/pengaduan konkret masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan, baik di kalangan sekolah negeri atau pun swasta. Keluhan utama orang tua, khususnya kalangan ibu rumah tangga adalah waktunya terkuras untuk mendampingi anaknya dalam proses PJJ tersebut. Jika tak didampingi, hasilnya tak akan optimal. Bahkan anaknya akan bermalas-malasan alias "mbalelo" tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah sehingga proses PJJ menjadi mangkrak. Berkait dengan hal itu, banyak orang tua yang juga ngedumel (menuntut) agar besaran SPP siswa diturunkan karena aktivitas belajar mengajarnya berjalan tidak optimal, tapi SPP-nya penuh.
Selain permasalahan tersebut, persoalan yang lebih mengharu-biru adalah dampak ekonomi dari PJJ, khususnya bagi kalangan rumah tangga menengah ke bawah. Terhadap hal ini, setidaknya ada tiga keluhan utama dari orang tua demi terlaksananya PJJ tersebut. Pertama, tingginya belanja pulsa untuk membeli paket data internet. Karena orang tua harus merogoh kocek cukup dalam kisarannya minimal Rp50.000 untuk keperluan PJJ selama dua hari saja. Dalam seminggu, orang tua harus merogoh kocek Rp150.000 dan dalam sebulan bisa mencapai Rp600.000. Akibatnya, banyak anak didik yang terlambat menyerahkan tugas-tugasnya karena belum/tidak mempunyai uang untuk membeli paket data internet.
Kedua, ini lebih tragis, banyak anak didik yang tidak mampu mengikuti PJJ karena tidak mempunyai gawai (smartphone ). Kasus yang menimpa Dimas, seorang siswa Kelas VII SMP Negeri I Rembang adalah buktinya. Dimas tidak punya gawai sehingga dia harus datang ke sekolah untuk melakukan belajar tatap muka secara langsung, walau hanya seorang diri. Kasus yang menimpa Dimas hanyalah contoh kecil, di lapangan pasti banyak sekali Dimas-Dimas yang lain bernasib serupa. Ketiga, terkait akses dan keandalan internet, banyak daerah yang mengalami blank spot sehingga masyarakat harus bergerak ke lokasi tertentu (yang cukup jauh) agar mendapatkan akses/sinyal internet. Atau akses internet yang endut-endutan, bahkan mengalami diskoneksi sehingga sangat mengganggu proses PJJ dan atau praktik Work from Home bagi orang tuanya.
Ketua Pengurus Harian YLKI
WABAH virus korona atau Covid-19 di seluruh penjuru dunia belum juga usai. Bahkan kasusnya terus eskalatif, kini lebih dari 600 ribuan nyawa manusia terenggut. Obat dan atau vaksin juga belum ditemukan, masih dalam proses uji klinis. Di Indonesia, wabah Covid-19 tak kurang telah menjangkiti lebih dari 95 ribuan orang dengan korban meninggal lebih dari 4.700an orang. Dengan fenomena demikian, aktivitas masyarakat di sektor apapun sejatinya belum aman, karena potensi terjangkiti Covid-19 masih sangat besar. Terbukti kasus positif dari berbagai klaster justru bermunculan, bahkan di perkantoran sekalipun. Oleh karenanya, implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), khususnya di kalangan anak didik SD hingga SMA adalah hal mutlak. Upaya ini bukan saja untuk melindungi anak didik dari cengkeraman Covid-19, tetapi sebagai upaya pengendalian wabah secara keseluruhan.
Namun, dalam praktik implementasi PJJ tak semudah seperti membalik telapak tangan, mengingat PJJ adalah hal sangat baru dan tiba-tiba. Semua pihak mengalami ketergagapan, bukan hanya orang tua dan siswa, tetapi juga guru dan pihak sekolah, bahkan Kemendikbud sekalipun sebagai representasi negara. Dampaknya, PJJ boleh jadi tidak efektif untuk transfer of knowledge bagi anak didik. Terdapat keluhan/pengaduan konkret masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan, baik di kalangan sekolah negeri atau pun swasta. Keluhan utama orang tua, khususnya kalangan ibu rumah tangga adalah waktunya terkuras untuk mendampingi anaknya dalam proses PJJ tersebut. Jika tak didampingi, hasilnya tak akan optimal. Bahkan anaknya akan bermalas-malasan alias "mbalelo" tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah sehingga proses PJJ menjadi mangkrak. Berkait dengan hal itu, banyak orang tua yang juga ngedumel (menuntut) agar besaran SPP siswa diturunkan karena aktivitas belajar mengajarnya berjalan tidak optimal, tapi SPP-nya penuh.
Selain permasalahan tersebut, persoalan yang lebih mengharu-biru adalah dampak ekonomi dari PJJ, khususnya bagi kalangan rumah tangga menengah ke bawah. Terhadap hal ini, setidaknya ada tiga keluhan utama dari orang tua demi terlaksananya PJJ tersebut. Pertama, tingginya belanja pulsa untuk membeli paket data internet. Karena orang tua harus merogoh kocek cukup dalam kisarannya minimal Rp50.000 untuk keperluan PJJ selama dua hari saja. Dalam seminggu, orang tua harus merogoh kocek Rp150.000 dan dalam sebulan bisa mencapai Rp600.000. Akibatnya, banyak anak didik yang terlambat menyerahkan tugas-tugasnya karena belum/tidak mempunyai uang untuk membeli paket data internet.
Kedua, ini lebih tragis, banyak anak didik yang tidak mampu mengikuti PJJ karena tidak mempunyai gawai (smartphone ). Kasus yang menimpa Dimas, seorang siswa Kelas VII SMP Negeri I Rembang adalah buktinya. Dimas tidak punya gawai sehingga dia harus datang ke sekolah untuk melakukan belajar tatap muka secara langsung, walau hanya seorang diri. Kasus yang menimpa Dimas hanyalah contoh kecil, di lapangan pasti banyak sekali Dimas-Dimas yang lain bernasib serupa. Ketiga, terkait akses dan keandalan internet, banyak daerah yang mengalami blank spot sehingga masyarakat harus bergerak ke lokasi tertentu (yang cukup jauh) agar mendapatkan akses/sinyal internet. Atau akses internet yang endut-endutan, bahkan mengalami diskoneksi sehingga sangat mengganggu proses PJJ dan atau praktik Work from Home bagi orang tuanya.
