Dukung MUI terkait UU Anti-Kebencian terhadap Agama, Partai Perindo: Untuk Jaga Persatuan
Rabu, 09 Agustus 2023 - 13:10 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung penuh gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perlunya Undang-undang (UU) anti-kebencian terhadap agama. Hal ini untuk memperkuat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad, Rabu (9/8/2023).
"Keberadaan UU anti-kebencian terhadap agama akan menjadi instrumen hukum yang amat dibutuhkan. Terlebih di tengah maraknya aksi penistaan dan pembakaran kitab suci agama, baik dalam lingkup domestik maupun global," kata Abdul Khaliq.
Abdul, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itumenilai, gagasan pembentukan UU tersebut dapat berkontribusi positif dalam upaya memelihara toleransi antar-umat beragama.
"Undang-undang anti-kebencian terhadap agama akan berkontribusi secara positif dalam upaya memelihara toleransi, kerukunan, dan persatuan bangsa. Menjaga kemuliaan agama dan kemanusiaan, serta mewujudkan persaudaraan dan perdamaian dunia," terangnya.
Baca juga: Tokoh Nasional, MUI, dan Aktivis Deklarasikan Gerakan Nasional Anti Islamofobia
Oleh karena itu, Abdul Khaliq mendorong agar DPR dan Pemerintah untuk mempertimbangkan saran dan gagasan dari MUI dalam pembuatan UU tersebut.
"Karena memang sangat dibutuhkan dewasa ini. Untuk menjaga toleransi dan kerukunan serta perdamaian yang sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," tandasnya.
Sebelumnya, MUI mendorong adanya UU anti-kebencian terhadap agama, khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara.
Hal ini sebagai respons atas maraknya kasusIslamofobiadi media sosial. Salah satunya adalah pembakaran Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam.
"Hubungan antaragama bagus, masyarakat tidak kacau, rukun dan perdamaian bisa dibangun," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Selasa (8/8/2023).
Dia pun menilai Indonesia perlu memiliki UU yang memberikan jaminan tidak ada orang yang menghina agama.
Menurutnya, MUI terpanggil oleh ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan kemanusiaan, kebebasan beragama, dan menghormati perbedaan dalam memerangi Islamofobia.
"MUI melihat pada keyakinan Islam itu menganjurkan perdamaian, tidak boleh menghina agama lain. Harus ada penghargaan terhadap agama lain," kata dia.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad, Rabu (9/8/2023).
"Keberadaan UU anti-kebencian terhadap agama akan menjadi instrumen hukum yang amat dibutuhkan. Terlebih di tengah maraknya aksi penistaan dan pembakaran kitab suci agama, baik dalam lingkup domestik maupun global," kata Abdul Khaliq.
Abdul, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itumenilai, gagasan pembentukan UU tersebut dapat berkontribusi positif dalam upaya memelihara toleransi antar-umat beragama.
"Undang-undang anti-kebencian terhadap agama akan berkontribusi secara positif dalam upaya memelihara toleransi, kerukunan, dan persatuan bangsa. Menjaga kemuliaan agama dan kemanusiaan, serta mewujudkan persaudaraan dan perdamaian dunia," terangnya.
Baca juga: Tokoh Nasional, MUI, dan Aktivis Deklarasikan Gerakan Nasional Anti Islamofobia
Oleh karena itu, Abdul Khaliq mendorong agar DPR dan Pemerintah untuk mempertimbangkan saran dan gagasan dari MUI dalam pembuatan UU tersebut.
"Karena memang sangat dibutuhkan dewasa ini. Untuk menjaga toleransi dan kerukunan serta perdamaian yang sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," tandasnya.
Sebelumnya, MUI mendorong adanya UU anti-kebencian terhadap agama, khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara.
Hal ini sebagai respons atas maraknya kasusIslamofobiadi media sosial. Salah satunya adalah pembakaran Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam.
"Hubungan antaragama bagus, masyarakat tidak kacau, rukun dan perdamaian bisa dibangun," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Selasa (8/8/2023).
Dia pun menilai Indonesia perlu memiliki UU yang memberikan jaminan tidak ada orang yang menghina agama.
Menurutnya, MUI terpanggil oleh ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan kemanusiaan, kebebasan beragama, dan menghormati perbedaan dalam memerangi Islamofobia.
"MUI melihat pada keyakinan Islam itu menganjurkan perdamaian, tidak boleh menghina agama lain. Harus ada penghargaan terhadap agama lain," kata dia.
(maf)
Lihat Juga :
