Demokrat Dukung Sentilan Anies untuk Sektor Kesehatan: Sadikin, Sakit Sedikit Jadi Miskin
Senin, 07 Agustus 2023 - 10:23 WIB
loading...
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mendukung sentilan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk sektor kesehatan Tanah Air. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mendukung sentilan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk sektor kesehatan Tanah Air. Kritik Anies yang menyebut datang ke rumah sakit bukannya sembuh, malah jadi miskin itu sangat beralasan.
“Kritik yang disampaikan Mas Anies sangat berdasar dan beralasan, apalagi setelah ditetapkannya UU Omnibus Law Kesehatan yang dalamnya antara lain menghilangkan mandatory budget sektor kesehatan, padahal di dalamnya termasuk alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS,” kata Kamhar kepada SINDOnews, Senin (7/8/2023).
Kamhar mengatakan, situasi ini akan membuat akses kesehatan menjadi semakin tak terjangkau dan mahal. “Menjadi wajar jika kemudian pemeo sakit sedikit jadi miskin ‘sadikin’ kembali mengemuka,” tuturnya.
Baca juga: Sentilan Anies untuk Sektor Kesehatan: Datang ke Rumah Sakit Bukannya Sembuh, Malah Jadi Miskin
Dia menilai hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadikan kesehatan, pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional mampu menunaikan mandatory budget 5% dari APBN serta lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
“Ini semua menegaskan keberpihakan pemerintah pada masa itu sangat besar dan kuat untuk kesehatan. Menjadikan kepentingan rakyat bangsa sendiri sebagai yang utama dan diutamakan. Ini antara lain yang menjadi dasar bagi Demokrat menolak Omnibus Law Kesehatan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik pelayanan kesehatan di Indonesia. Anies mengatakan, sektor kesehatan yang seharusnya primer dan menjadi hak semua masyarakat belum bisa dinikmati seluruhnya sesuai konstitusi UUD 1945.
"Betapa banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin. Dalam hal ini, saya meyakini perubahan di 2024 harus segera dimulai. Sebab, kesehatan adalah hak mendasar," ujar Anies Baswedan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023)
Anies menuturkan, pelayanan kesehatan di Indonesia harus diubah yakni dengan melayani masyarakat tanpa membuat mereka menjadi miskin. "Yang diperlukan datang ke rumah sakit menjadi sembuh, bukan pulang menjadi miskin. PR-PR (pekerjaan rumah, red) inilah yang kita ingin bereskan bersama-sama," pungkasnya.
“Kritik yang disampaikan Mas Anies sangat berdasar dan beralasan, apalagi setelah ditetapkannya UU Omnibus Law Kesehatan yang dalamnya antara lain menghilangkan mandatory budget sektor kesehatan, padahal di dalamnya termasuk alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS,” kata Kamhar kepada SINDOnews, Senin (7/8/2023).
Kamhar mengatakan, situasi ini akan membuat akses kesehatan menjadi semakin tak terjangkau dan mahal. “Menjadi wajar jika kemudian pemeo sakit sedikit jadi miskin ‘sadikin’ kembali mengemuka,” tuturnya.
Baca juga: Sentilan Anies untuk Sektor Kesehatan: Datang ke Rumah Sakit Bukannya Sembuh, Malah Jadi Miskin
Dia menilai hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadikan kesehatan, pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional mampu menunaikan mandatory budget 5% dari APBN serta lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
“Ini semua menegaskan keberpihakan pemerintah pada masa itu sangat besar dan kuat untuk kesehatan. Menjadikan kepentingan rakyat bangsa sendiri sebagai yang utama dan diutamakan. Ini antara lain yang menjadi dasar bagi Demokrat menolak Omnibus Law Kesehatan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik pelayanan kesehatan di Indonesia. Anies mengatakan, sektor kesehatan yang seharusnya primer dan menjadi hak semua masyarakat belum bisa dinikmati seluruhnya sesuai konstitusi UUD 1945.
"Betapa banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin. Dalam hal ini, saya meyakini perubahan di 2024 harus segera dimulai. Sebab, kesehatan adalah hak mendasar," ujar Anies Baswedan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023)
Anies menuturkan, pelayanan kesehatan di Indonesia harus diubah yakni dengan melayani masyarakat tanpa membuat mereka menjadi miskin. "Yang diperlukan datang ke rumah sakit menjadi sembuh, bukan pulang menjadi miskin. PR-PR (pekerjaan rumah, red) inilah yang kita ingin bereskan bersama-sama," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
