Antisipasi Ancaman El Nino, BNPB Imbau Masyarakat Hemat Air
Selasa, 01 Agustus 2023 - 03:01 WIB
loading...
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat agar tidak boros air saat diskusi bertajuk Waspadai Dampak EL Nino yang digelar FMB9 di Jakarta, Senin (31/7/2023). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Ancaman El Nino sangat serius karena bisa menyebabkan kekeringan . Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat agar tidak boros air dan mulai menampung air bersih sebagai langkah menjaga ketersediaannya.
"Bahwa keluarga-keluarga diimbau mulai dari sekarang, penggunaan air itu betul-betul dihemat. Air hanya bisa digunakan misalnya untuk memasak dan minum, tetapi untuk mandi dan kebutuhan-kebutuhan lain sebaiknya tidak menggunakan sumber-sumber air bersih," kata Suharyanto dalam diskusi bertajuk "Waspadai Dampak EL Nino" yang digelar FMB9 di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, antisipasi dampak El Nino bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga juga Pemda dan masyarakat. Pemda harus memperhatikan betul-betul agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) dapat berjalan semestinya untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi. Kemudian di tingkat kepala desa, camat, dan bupati juga diminta sudah mulai mengamankan sumber-sumber air bersih.
"Mungkin tempat-tempat penampungan air yang selama 3 tahun terakhir ini karena musim basah banyak tidak digunakan, sekarang mulai diperbaiki, diaktifkan kembali, sehingga sumber-sumber air masyarakat ini yang bisa mendukung kebutuhan air masyarakat saat nanti terjadi El Nino," ujarnya.
Pemda juga diimbau untuk mulai menyiagakan sarana prasarana seperti tangki air dan mobil-mobil pengangkutnya. Apabila terjadi kekeringan, maka Pemda bekerja sama dengan unsur TNI, Polri dan kementerian lain bisa mendorong kebutuhan air kepada masyarakat yang membutuhkan.
Suharyanto menegaskan, saat ini BNPB sedang fokus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak yang merugikan masyarakat, terutama pada periode puncak El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Agustus-September.
"Sehingga apabila nanti bulan Agustus-September yang diperkirakan puncaknya El Nino, masyarakat tidak terlalu menderita," ujarnya.
Baca juga: 6 Warga Papua Tengah Meninggal Dunia Akibat Kelaparan
Menurutnya, untuk mengatasi kekeringan ada dua langkah yang telah dipersiapkan. Pertama, BNPB mengimbau kepada daerah memastikan ketersediaan air, khususnya wilayah-wilayah yang biasanya mengalami kekeringan. Sebagai pendukung, BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"Yaitu mendatangkan hujan untuk mengisi danau-danau, embung-embung, sungai-sungai, sumur, sehingga apabila nanti memang betul kekeringan ini datang dengan lebih besar, air-air ini bisa digunakan masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan," kata Surhayanto.
Langkah kedua, BNPB memberikan perhatian khusus terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman dampak El Nino. Salah satunya memberi perhatian lebih di enam provinsi prioritas.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, ada enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi di Pulau Sumatera serta Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan.
"Di provinsi-provinsi ini kami sudah gelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan. Memang yang penting dalam mengatasi karhutla ini adalah operasi darat. Jadi pasukan-pasukan darat sudah diaktifkan, disiagakan kembali, mengingat 3 tahun terakhir ini kasus kebakaran lahannya relatif kecil," ujarnya.
"Bahwa keluarga-keluarga diimbau mulai dari sekarang, penggunaan air itu betul-betul dihemat. Air hanya bisa digunakan misalnya untuk memasak dan minum, tetapi untuk mandi dan kebutuhan-kebutuhan lain sebaiknya tidak menggunakan sumber-sumber air bersih," kata Suharyanto dalam diskusi bertajuk "Waspadai Dampak EL Nino" yang digelar FMB9 di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, antisipasi dampak El Nino bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga juga Pemda dan masyarakat. Pemda harus memperhatikan betul-betul agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) dapat berjalan semestinya untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi. Kemudian di tingkat kepala desa, camat, dan bupati juga diminta sudah mulai mengamankan sumber-sumber air bersih.
"Mungkin tempat-tempat penampungan air yang selama 3 tahun terakhir ini karena musim basah banyak tidak digunakan, sekarang mulai diperbaiki, diaktifkan kembali, sehingga sumber-sumber air masyarakat ini yang bisa mendukung kebutuhan air masyarakat saat nanti terjadi El Nino," ujarnya.
Pemda juga diimbau untuk mulai menyiagakan sarana prasarana seperti tangki air dan mobil-mobil pengangkutnya. Apabila terjadi kekeringan, maka Pemda bekerja sama dengan unsur TNI, Polri dan kementerian lain bisa mendorong kebutuhan air kepada masyarakat yang membutuhkan.
Suharyanto menegaskan, saat ini BNPB sedang fokus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak yang merugikan masyarakat, terutama pada periode puncak El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Agustus-September.
"Sehingga apabila nanti bulan Agustus-September yang diperkirakan puncaknya El Nino, masyarakat tidak terlalu menderita," ujarnya.
Baca juga: 6 Warga Papua Tengah Meninggal Dunia Akibat Kelaparan
Menurutnya, untuk mengatasi kekeringan ada dua langkah yang telah dipersiapkan. Pertama, BNPB mengimbau kepada daerah memastikan ketersediaan air, khususnya wilayah-wilayah yang biasanya mengalami kekeringan. Sebagai pendukung, BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menggelar operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"Yaitu mendatangkan hujan untuk mengisi danau-danau, embung-embung, sungai-sungai, sumur, sehingga apabila nanti memang betul kekeringan ini datang dengan lebih besar, air-air ini bisa digunakan masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan," kata Surhayanto.
Langkah kedua, BNPB memberikan perhatian khusus terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman dampak El Nino. Salah satunya memberi perhatian lebih di enam provinsi prioritas.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, ada enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi di Pulau Sumatera serta Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan.
"Di provinsi-provinsi ini kami sudah gelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan. Memang yang penting dalam mengatasi karhutla ini adalah operasi darat. Jadi pasukan-pasukan darat sudah diaktifkan, disiagakan kembali, mengingat 3 tahun terakhir ini kasus kebakaran lahannya relatif kecil," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
