Peran Koperasi Dinilai Cenderung Terpinggirkan Akibat Kasus Investasi Bodong

Jum'at, 28 Juli 2023 - 18:10 WIB
loading...
Peran Koperasi Dinilai Cenderung Terpinggirkan Akibat Kasus Investasi Bodong
Acara peluncuran buku Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam Indonesia yang diselenggarakan pada Diskusi ke-42 di Tamarind & Lime, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 27 Juli 2023. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Peran koperasi di era saat ini dinilai makin terpinggirkan, seiring berbagai masalah yang membelit koperasi. Hal ini dikatakan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pandangan Purbaya tersebut dijabarkan dalam acara peluncuran buku 'Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam Indonesia' yang diselenggarakan Kelompok Notaris Pendengar, Pembaca, dan Pemikir (Kelompencapir) pada Diskusi ke-42 di Tamarind & Lime, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 27 Juli 2023.

"Tapi ada masalah, peran koperasi cenderung terpinggirkan. Lebih lanjut kenyataannya saat ini koperasi salah tata kelola, gulung tikar, bahkan pailit," kata Purbaya dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Ia pun berharap buku ini dapat menambah pengetahuan masyarakat agar terhindar dari penipuan berjubah koperasi yang saat ini tengah marak.

"Ini suatu topik yang selalu menjadi pembicaraan kita di saat ancaman krisis. Dan semoga buku ini dapat menambah literasi keuangan kepada masyarakat kebanyakan agar terhindar dari penipuan investasi berkedok koperasi," ucap Purbaya.

"Tak dapat dipungkiri, saat ini berbagai koperasi yang memakai label 'simpan pinjam' kerap kali bermasalah, seperti kredit macet, gagal bayar, investasi bodong, hingga berujung pada kepailitan," tutupnya.

Sebelumnya, notaris sekaligus pengamat perkoperasian Dewi Tenty Septi Artiany menerbitkan buku terbarunya berjudul 'Gelombang Pasang Koperasi Simpan Pinjam Indonesia'. Buku ini merupakan hasil refleksi Dewi atas kondisi perkoperasian di Indonesia saat ini yang menimbulkan ambiguitas dan kebingungan tentang arah koperasi ke depannya.

Dalam buku ini, Dewi berhasil merangkum secara komprehensif mengenai situasi perkoperasian di Indonesia dalam enam bab. Mulai dari penguraian sejarah perkoperasian dunia, perkoperasian di Indonesia, situasi Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.

Masalah yang membelit koperasi di masa pandemi, hingga diakhiri dengan rekomendasi Dewi untuk mengembalikan jargon 'soko guru perekonomian nasional' bagi koperasi yang kini sudah berjalan selama tujuh dekade.

Buku ini menjadi buku ke-5 Dewi yang mengangkat tema pasang surut regulasi koperasi yang berimbas kepada eksistensi koperasi di Indonesia. Lebih spesifik, lulusan Doktoral Universitas Padjajaran ini membedah karut-marutnya situasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia.

Sementara, hadir secara virtual, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengapresiasi buah pikir Dewi yang tertuang dalam buku tersebut.

Dalam sambutannya, Bamsoet menyoroti dunia perkoperasian saat ini yang tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Terlebih lagi, koperasi simpan pinjam dari seluruh Indonesia sangatlah banya, yakni berjumlah 1.354 unit, sebagian besar sekitar 80 persen didominasi oleh sektor keuangan skala mikro.

"Dewasa ini, dengan skema kurs yang semakin melonjak dan penetrasi bank yang semakin massif, maka pada tahun 2023 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi koperasi simpan pinjam untuk dapat bertahan," tutur Bamsoet.

Tantangan lainnya, menurut Bamsoet, yakni mengenai modernisasi yang mengarah pada kemajuan teknologi. Dengan begitu, koperasi saat ini harus mampu berjibaku dengan tantangan tersebut untuk dapat tetap bertahan.

"Jadi menurut saya memang tantangan koperasi ini sangat berat, apalagi itu ke depan modernisasi, kemajuan teknologi informasi, teknologi keuangan, semakin maju. Jadi menurut saya harus ada berbagai terobosan yang mampu memodernisasi koperasi sesuai kemajuan teknologi yang ada saat ini," ungkapnya.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi. Melihat kondisi perkoperasian Indonesia saat ini, Fathan menuturkan, buku yang ditulis Dewi ini dapat memberikan landasan baru bagi pemerintah untuk merancang suatu sistem ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat.

"Jadi saya kira buku ini memberikan landasan baru bagi kita bahwa memang saatnya pemerintah beralih dari kebijakan yang people, yang pro rakyat, pro pertumbuhan tapi berkeadilan. Ini yang selalu kita sampaikan ke Kementerian Keuangan ketika kita memberikan catatan," ujar Fathan.

Menutup sambutannya, Fathan memberikan pantun kepada para hadirin peluncuran buku Dewi yang terdiri dari notaris, pegiat koperasi dan UMKM, para anggota DPR, perwakilan Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan lainnya.

"Jalan-jalan ke Yogya, jangan lupa beli peci. Kalau Indonesia mau merdeka, harus berlandaskan koperasi," pungkas Fathan.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1691 seconds (0.1#10.140)