Sinergitas TNI-Polri Jaga Stabilitas Keamanan Kunci Membangun SDM Unggul

Upaya integrasi TNI-Polri, kata Nuning, harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil, di tingkat pusat dan daerah. Termasuk regulasi dan peraturan perundang-undangan. Ada tiga tingkatan untuk mengoptimalisasi integrasi TNI-Polri. Pertama, tingkat strategis yakni, membahas turunan produk perundang-undangan pertahanan militer dan nirmiliter untuk memberikan maupun melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada, baik itu di TNI, Polri dan komponen bangsa lainnya.

Kedua, tingkat organisasi menyangkut pengembangan koordinasi, kerja sama serta komunikasi antara TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya seperti dengan meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan aplikasinya. Sehingga solidaritas yang bersifat fanatisme yang salah dapat ditinggalkan. ”Meningkatkan dan memperbaiki koordinasi inter dan antar institusi. Meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk bencana alam, Covid-19, ataupun separatism,” ucapnya.

Pada level ini, perlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai representasi organisasi sipil dan koordinator sektor intelijen sangat diperlukan mengingat, intelijen adalah first line of defense dalam kelangsungan hidup suatu negara. ”Untuk itu, penguatan koordinasi antara Intelijen TNI (BAIS), Intelijen Polri (BIK), serta penyelenggara intelijen lainnya seperti kejaksaan, imigrasi dan bea cukai sangat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme, baik dalam dan luar negeri, yang dapat mengganggu program pembangunan nasional,” katanya.

Terakhir adalah, tingkat program yakni, peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan pendidikan di entitas masing-masing. Dengan kapasitas TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya yang semakin baik, maka akan terwujud kemantapan dalam koordinasi dan kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.