Abdul Khaliq Ahmad Perindo: Perlu Ada Kejelasan soal Nasib Anak Hasil Pernikahan Beda Agama
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad merespons menanggapi Wakil Presiden Maruf Amin yang merespons Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 soal larangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. F
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad merespons menanggapi Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang merespons Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 soal larangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama . Khaliq menilai perlu adanya aturan yang jelas terkait nasib anak-anak yang telanjur lahir dari hasil pernikahan beda agama.
"Saya kira memang menjadi penting. Karena pada saat surat edaran MA dikeluarkan, itu kan sudah ada yang terlanjur nikah beda agama," katanya kepada wartawan, Senin (24/7/2023).
Abdul Khaliq -- yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu -- meminta MA untuk memperjelas secara detail terutama mengenai hak waris dan status hukum anak tersebut nantinya.
"Status hukum anak itu secara kewarganegaraan seperti apa. Karena dari pernikahan beda agama itu kan membawa konsekuensi-konsekuensi hukum. Jadi selain soal waris, juga soal kedudukan hukum dari anak yang bersangkutan," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Abdul, pesan Ma'ruf Amin penting untuk ditindaklanjuti. Salah satunya membangun komunikasi dengan organisasi keagamaan. "Jadi saya kira memang perlu ada penjelasan lebih operasional dari SEMA tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang tidak boleh diloloskan," pungkasnya.
"Saya kira memang menjadi penting. Karena pada saat surat edaran MA dikeluarkan, itu kan sudah ada yang terlanjur nikah beda agama," katanya kepada wartawan, Senin (24/7/2023).
Abdul Khaliq -- yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu -- meminta MA untuk memperjelas secara detail terutama mengenai hak waris dan status hukum anak tersebut nantinya.
"Status hukum anak itu secara kewarganegaraan seperti apa. Karena dari pernikahan beda agama itu kan membawa konsekuensi-konsekuensi hukum. Jadi selain soal waris, juga soal kedudukan hukum dari anak yang bersangkutan," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Abdul, pesan Ma'ruf Amin penting untuk ditindaklanjuti. Salah satunya membangun komunikasi dengan organisasi keagamaan. "Jadi saya kira memang perlu ada penjelasan lebih operasional dari SEMA tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang tidak boleh diloloskan," pungkasnya.
(rca)
Explore More