Sebelum Dimutasi Panglima TNI, Putra Try Sutrisno Bikin Tulisan Opini Terkait Pemilu 2024
loading...
A
A
A
Mereka juga mengingatkan bahwa Pasal 39 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, sehingga dengan demikian pernyataan dan tulisan Pangdam III/Siliwangi tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena telah melanggar aturan dalam UU tersebut. Koalisi menilai larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis, sesungguhnya merupakan upaya serius dari bangsa ini, untuk menjaga netralitas dan profesionalisme, sebagai alat pertahanan negara.
“Kami menilai, DPR, para Pemimpin Sipil, Panglima TNI dan Kasad, harus mengoreksi kebijakan dan sikap prajurit TNI yang demikian, dalam hal ini Pangdam Siliwangi, yang menunjukkan sikap politiknya dalam ruang publik tersebut. Demi tegaknya supremasi sipil, DPR semestinya secara tegas menjalankan fungsi kontrol sipil demokratis terhadap militer, untuk memastikan tidak lagi terlibatnya militer dalam ruang politik sipil,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Militer Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sidratahta Mukhtar menilai pandangan Mayjen Kunto memang sangat menarik ketika menulis pemikirannya soal etika politik. “Saya menyaksikan berbagai kalangan mengapresiasi keberaniannya bersikap. Seakan Jenderal Kunto mendengar langsung suara-suara rakyat yang membutuhkan etika politik atau etika negara dalam bernegara,” kata Sidratahta kepada SINDOnews, Senin (24/7/2023).
Sidratahta mengakui pandangan Jenderal Kunto terkesan kurang sesuai dengan posisinya sebagai Pangdam saat itu. Namun, dia menuturkan, bila memahami pandangan tradisional bahwa politik tentara adalah politik negara, maka keberanian Jenderal Kunto mengemukakan pandangan dan kritisnya menunjukkan satu hal.
“Bahwa telah ada tanda-tanda situasi politik dan keamanan nasional yang makin tak kondusif, sehingga di antara banyak perwira ada yang berani mengungkapkan di khalayak publik. Kita perlu ambil aspek positifnya pandangan Jenderal Kunto ini, ia sosok jenderal tipe pretorian, dengan ciri nasionalis dan punya pandangan yang revolusioner,” pungkasnya.
“Kami menilai, DPR, para Pemimpin Sipil, Panglima TNI dan Kasad, harus mengoreksi kebijakan dan sikap prajurit TNI yang demikian, dalam hal ini Pangdam Siliwangi, yang menunjukkan sikap politiknya dalam ruang publik tersebut. Demi tegaknya supremasi sipil, DPR semestinya secara tegas menjalankan fungsi kontrol sipil demokratis terhadap militer, untuk memastikan tidak lagi terlibatnya militer dalam ruang politik sipil,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Militer Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sidratahta Mukhtar menilai pandangan Mayjen Kunto memang sangat menarik ketika menulis pemikirannya soal etika politik. “Saya menyaksikan berbagai kalangan mengapresiasi keberaniannya bersikap. Seakan Jenderal Kunto mendengar langsung suara-suara rakyat yang membutuhkan etika politik atau etika negara dalam bernegara,” kata Sidratahta kepada SINDOnews, Senin (24/7/2023).
Sidratahta mengakui pandangan Jenderal Kunto terkesan kurang sesuai dengan posisinya sebagai Pangdam saat itu. Namun, dia menuturkan, bila memahami pandangan tradisional bahwa politik tentara adalah politik negara, maka keberanian Jenderal Kunto mengemukakan pandangan dan kritisnya menunjukkan satu hal.
“Bahwa telah ada tanda-tanda situasi politik dan keamanan nasional yang makin tak kondusif, sehingga di antara banyak perwira ada yang berani mengungkapkan di khalayak publik. Kita perlu ambil aspek positifnya pandangan Jenderal Kunto ini, ia sosok jenderal tipe pretorian, dengan ciri nasionalis dan punya pandangan yang revolusioner,” pungkasnya.
(rca)
Explore More