Jelang Pemilu 2024, Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Netral
loading...
Mendagri Tito Karnavian meminta Pj kepala daerah bersikap netral. Kepala daerah juga harus menjaga keberlangsungan pemerintahan jelang Pemilu dan Pilkada 2024. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj) Kepala Daerah harus bersikap netral. Kepala daerah juga harus menjaga keberlangsungan pemerintahan jelang Pemilu dan Pilkada 2024 .
"Khusus untuk teman-teman yang Pj banyak bupati, wali kota, gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral," tegas Mendagri dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin (24/7/2023).
"Tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapa pun, khusus untuk teman-teman penjabat, karena rekan-rekan adalah birokrat," tambahnya.
Baca juga: 9 Pertimbangan MK Terkait Penunjukan Pj Kepala Daerah
Dia menegaskan, keberadaan Pj Kepala Daerah hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sebagai seorang birokrat, Mendagri menegaskan, Pj Kepala Daerah agar tidak berafiliasi dengan partai mana pun atau calon siapa pun.
"Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung," jelas Tito.
Di lain sisi, Mendagri menjelaskan, sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting bagi Indonesia. Pasalnya, Pemilu merupakan satu-satunya momentum bagi rakyat untuk terlibat penuh menentukan pemimpin, baik di tingkat pusat, daerah, maupun perwakilannya.
"Oleh karena itu, kita sebagai negara demokrasi harus sukses, aman, lancar, nah bisa aman lancar karena melibatkan rakyat yang sangat besar, nomor empat terbesar di dunia ya kita ya, maka semua stakeholder harus bekerja sama memerankan peran masing-masing," tandasnya.
"Khusus untuk teman-teman yang Pj banyak bupati, wali kota, gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral," tegas Mendagri dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin (24/7/2023).
"Tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapa pun, khusus untuk teman-teman penjabat, karena rekan-rekan adalah birokrat," tambahnya.
Baca juga: 9 Pertimbangan MK Terkait Penunjukan Pj Kepala Daerah
Dia menegaskan, keberadaan Pj Kepala Daerah hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sebagai seorang birokrat, Mendagri menegaskan, Pj Kepala Daerah agar tidak berafiliasi dengan partai mana pun atau calon siapa pun.
"Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung," jelas Tito.
Di lain sisi, Mendagri menjelaskan, sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting bagi Indonesia. Pasalnya, Pemilu merupakan satu-satunya momentum bagi rakyat untuk terlibat penuh menentukan pemimpin, baik di tingkat pusat, daerah, maupun perwakilannya.
"Oleh karena itu, kita sebagai negara demokrasi harus sukses, aman, lancar, nah bisa aman lancar karena melibatkan rakyat yang sangat besar, nomor empat terbesar di dunia ya kita ya, maka semua stakeholder harus bekerja sama memerankan peran masing-masing," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
