Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
BRIN Apresiasi Penanganan Stunting dengan Data Desa Presisi
loading...
Forum Diskusi tentang Pengentasan Stunting (perawakan pendek) di Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (22/7/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Penanganan stunting dengan menggunakan Data Desa Presisi diapresiasi oleh Deputi Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mego Pinandito. Dia menilai kualitas data yang benar adalah kunci kesuksesan program penanggulangan stunting.
Karena itu, kata dia, Data Desa Presisi memberikan solusi. "Atas kualitas data yang diinput dikarenakan proses pengambilan data dan verifikasinya menggunakan dasar ilmu pengetahuan. Selain itu menggunakan teknologi sebagai dasar menghasilkan kualitas dari data yang dihasilkan," ujarnya dalam Forum Diskusi tentang Pengentasan Stunting (perawakan pendek) di Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (22/7/2023).
Maka itu, dia memastikan bahwa Rembuk Stunting menjadi penting karena bisa menjadi sarana saling belajar. Dia berpendapat pola penanganannya dan data yang dihasilkan menjadi acuan untuk pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam menurunkan program kepada masyarakat.
Pendiri Pitaloka Foundation Dr Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa desa menentukan kemajuan masa depan Indonesia. "Kalau Indonesia mau maju harus berawal dari desanya yang maju," kata Rieke.
Dalam kesempatan itu, Rieke mengapresiasi Kelurahan Wukisari berani menjadikan Data Desa Presisi sebagai dasar dalam Musrembang Desa. Apalagi, lanjutnya, dalam penanganan pengentasan stunting di Wukirsari.
"Mari kita berjuang bersama menjadikan Desa Wukirsari sebagai pilot project untuk mengimplementasikan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia," tutur Rieke.
Rieke mengatakan saat ini setiap sebelum pelaksanaan Musrembang akan diadakan pra Musrembang yang sudah menggunakan Data Desa Presisi. Perumusan anggarannya bisa bersumber dari APBD kabupaten dan provinsi hingga APBN pusat.
"Jadi penyaluran program dari pusat pun akan bisa disalurkan dengan maksimal," ucap Rieke.
Acara itu dihadiri juga oleh Anggota DPR My Esti Wijayanti, Wakil Bupati Kabupaten Bantul Joko Purnomo, Lurah Kalurahan Wukirsari Susilo Hapsoro, Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo, Dekan FEMA IPB Dr Sofyan Sjaf, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Selain itu, perwakilan Baznas Provinsi DIY dan Wali Nagari dari Panampuang Kabupaten Agam Sumatera Barat untuk studi banding tentang Data Desa Presisi di Wukirsari.
Karena itu, kata dia, Data Desa Presisi memberikan solusi. "Atas kualitas data yang diinput dikarenakan proses pengambilan data dan verifikasinya menggunakan dasar ilmu pengetahuan. Selain itu menggunakan teknologi sebagai dasar menghasilkan kualitas dari data yang dihasilkan," ujarnya dalam Forum Diskusi tentang Pengentasan Stunting (perawakan pendek) di Kalurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (22/7/2023).
Maka itu, dia memastikan bahwa Rembuk Stunting menjadi penting karena bisa menjadi sarana saling belajar. Dia berpendapat pola penanganannya dan data yang dihasilkan menjadi acuan untuk pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam menurunkan program kepada masyarakat.
Pendiri Pitaloka Foundation Dr Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa desa menentukan kemajuan masa depan Indonesia. "Kalau Indonesia mau maju harus berawal dari desanya yang maju," kata Rieke.
Dalam kesempatan itu, Rieke mengapresiasi Kelurahan Wukisari berani menjadikan Data Desa Presisi sebagai dasar dalam Musrembang Desa. Apalagi, lanjutnya, dalam penanganan pengentasan stunting di Wukirsari.
"Mari kita berjuang bersama menjadikan Desa Wukirsari sebagai pilot project untuk mengimplementasikan Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia," tutur Rieke.
Rieke mengatakan saat ini setiap sebelum pelaksanaan Musrembang akan diadakan pra Musrembang yang sudah menggunakan Data Desa Presisi. Perumusan anggarannya bisa bersumber dari APBD kabupaten dan provinsi hingga APBN pusat.
"Jadi penyaluran program dari pusat pun akan bisa disalurkan dengan maksimal," ucap Rieke.
Acara itu dihadiri juga oleh Anggota DPR My Esti Wijayanti, Wakil Bupati Kabupaten Bantul Joko Purnomo, Lurah Kalurahan Wukirsari Susilo Hapsoro, Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo, Dekan FEMA IPB Dr Sofyan Sjaf, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Selain itu, perwakilan Baznas Provinsi DIY dan Wali Nagari dari Panampuang Kabupaten Agam Sumatera Barat untuk studi banding tentang Data Desa Presisi di Wukirsari.
(kri)
Explore More
