Hadiri Rakernas Apeksi, Anies Beri Solusi Persoalan Kota di Indonesia

MAKASSAR - Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan memaparkan gagasan pada Rakernas Apeksi XVI di Makassar, Sulawesi Selatan. Anies mengungkap kota ke depan adalah kota layak huni, asri, adil, dan maju.

Menurut dia, Indonesia ke depan harus dibangun berdasarkan kondisi kota yang nyaman bagi masyarakat. Empat komponen layak huni, asri, adil, dan maju menjadi faktor penting. Untuk mewujudkan ini perlu dilakukan bersama dengan melihat kekurangan dan rencana ke depan.



Lebih lanjut Anies menjelaskan, setidaknya ada tiga level kebijakan yang diterapkan selama masa jabatannya di Jakarta. Dia membangun kota dimulai dengan gagasan, narasi, dan karya.

Salah satu yang diungkapkan oleh Anies mengenai pencahayaan lampu di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, masih terdapat ketimpangan yang signifikan di berbagai daerah, dibuktikan dengan lampu yang mayoritas terang di Jakarta.

Anies menekankan pentingnya kesetaraan dalam pembangunan ekonomi, mengacu pada negara seperti India dan Korea Selatan yang telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan. "Ketimpangan tersebut seringkali berkorelasi dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi," jelas dia, Kamis (13/7/2023).



Anies juga menyampaikan keprihatinannya tentang urbanisasi yang terjadi di Jakarta. Meskipun perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan adalah fenomena yang umum, Anies menyoroti masalah jakartanisasi yang telah menyebabkan kesenjangan antara miskin dan kaya semakin membesar di Ibu Kota.

Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2045 sekitar 70 persen penduduk akan mengalami urbanisasi ke kota. "Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan sosial di perkotaan, " kata dia.

Pertumbuhan kota yang tidak berkeadilan menjadi salah satu masalah yang ditandai oleh Anies. Dia mengutip masalah tata ruang sebagai contohnya, yakni distribusi dan penggunaan ruang di Jakarta tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.