Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi Jika Terpilih Jadi Presiden

MAKASSAR - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap bahwa karakteristik setiap masyarakat di Indonesia memang berbeda sehingga harus ada program yang matang untuk memajukan suatu daerah. Namun ada satu hal yang akan disetujui semua pihak dengan perbedaan karakteristik, yakni mengenai pemberantasan korupsi .

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).





Ganjar menyampaikan di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah memiliki komitmen pemberantasan korupsi dengan tagline 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' yang berarti tidak korupsi dan tidak menipu.

Komitmen itu terus dibawa Ganjar selama menjadi pemimpin, termasuk jika terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, pemerintahan yang bersih adalah kunci utama keberhasilan pemimpin dalam melayani masyarakat.

"Ada karakteristik yang sama yang tidak ditolak oleh masyarakat adalah pemberantasan korupsi, semua pasti setuju dan kita mesti serius pada soal itu," kata Ganjar.

Ganjar menuturkan rekapitulasi kualitas kinerja Provinsi Jawa Tengah berdasarkan fungsi pemerintahan yang mendapatkan skor tinggi dan sangat tinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 70%.

Indikator itu ditunjukkan dari sejumlah peningkatan dan perbaikan yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah, seperti perumahan rakyat, pariwisata, pertanahan, manajemen keuangan, perpustakaan, hingga perindustrian.

Berdasarkan hal itu, Ganjar sukses membawa Provinsi Jawa Tengah menyabet penghargaan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik Secara Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi terbaik dengan skor 3,714 status kinerja tinggi.

Jawa Tengah pun menempati posisi pertama mengungguli Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di urutan kedua dengan skor 3,621 status kinerja tinggi dan Jawa Timur di urutan ketiga yang memperoleh skor 3,613 status kinerja tinggi.

"Kalau kemudian kita makin yakin untuk kita bisa satu, pemerintahannya bersih dan bisa melayani maka apa yang menjadi problem masyarakat dan terjadi di semua tempat, mesti menjadi prioritas pertama," jelas Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berjalan juga harus terus dilanjutkan dan dituntaskan, khususnya yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Ganjar mencontohkan pembangunan infrastrukur yang gencar dilakukan di era Presiden Jokowi mesti berkelanjutan dan bertahap. Hal itu untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan di tengah gejolak kegagalan pergantian kepemimpinan yang mengalami kegagalan dan terjadi di banyak negara.



"Yang kedua tentu infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi bisa dibereskan dan dituntaskan. Added value-nya ada di sana. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah, wabil khusus ekonomi," ucapnya.