Survei Indikator: Polri Berhasil Pulihkan Citra, Kepercayaan Publik Tembus 76%
loading...
A
A
A
JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,4% pada Juni 2023. Tingkat kepercayaan ini merupakan yang tertinggi sejak periode yang sama tahun lalu, sebelum kasus Ferdy Sambo muncul ke publik.
Hasil survei Indikator Politik itu menunjukkan tingkat kepercayaan ini terdiri dari 65,6% responden cukup percaya dan 10,8% responden sangat percaya terhadap Polri. “Ternyata, kurang dari setahun polisi berhasil memulihkan citranya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan secara virtual, Minggu (2/7/2023).
Burhanuddin mengatakan pada rilis survei Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Polri anjlok di angka 54%. Saat itu, survei dilakukan kurang lebih sebulan setelah peristiwa pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo. “Kami sampaikan itulah trust (kepercayaan) paling rendah (kepada) polisi. Kami umumkan saat itu,” tuturnya.
Akan tetapi, dalam survei yang dilakukan pada Juni 2023, kepercayaan publik terhadap Polri sudah mulai pulih, bahkan mencapai 76,4%. Menurut Burhanuddin, ada beberapa alasan yang memengaruhi tingginya kepercayaan publik terhadap Polri. Terkait upaya penegakan hukum, ada peningkatan dari temuan Juni 2023.
Jika pada April 2023 angkanya baru 70,8%, maka periode Juni 2023 meningkat menjadi 74,8%. Hal serupa berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika pada April 2023 tingkat kepercayaan publik baru menyentuh 66,9%, memasuki Juni 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,2%.
Pada catatan lain, Indikator menemukan tingginya kepercayaan publik yang optimistis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu melakukan pembenahan internal. Mayoritas responden percaya kepolisian saat ini mampu melakukan pembenahan internal.
“Yang cukup percaya angkanya mencapai 66,8%. Sementara yang sangat percaya 2,9%. Jika ditotal, angkanya menjadi 69,7%,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Burhanuddin, masyarakat berharap Polri semakin meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Termasuk dalam mengayomi dan memberi rasa aman kepada masyarakat dan adil dalam menegakkan hukum.
Survei Indikator juga menyebutkan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Polri terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Survei Indikator mengambil sampel kasus 26 WNI di Myanmar yang menjadi korban TPPO.
Semua WNI itu kini telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Burhanuddin mengatakan mayoritas masyarakat yang mengetahui kasus itu sangat puas dengan kinerja Polri. Ada 67,7% masyarakat yang puas kinerja Polri memberantas TPPO.
"Kasus perdagangan orang terhadap 26 orang WNI di Myanmar diketahui sekitar 26% warga. Di antara yang mengetahui mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja polisi dalam memberantas TPPO (67,7%)," tuturnya.
Mayoritas publik juga menilai baik hubungan antara TNI dan Polri. Selain itu, persepsi positif hubungan TNI-Polri cenderung meningkat. "Hampir semua warga menilai hubungan TNI-Polri baik atau sangat baik yakni 91,8%. Cenderung semakin positif dibanding temuan sebelumnya," ungkapnya.
Survei Indikator ini dilakukan 20-24 Juni 2023, melibatkan 1.220 sampel dari 34 provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden ditentukan dengan asumsi metode simple random sampling, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error 2,9%.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkap hasil kerja Satgas TPPO. Mantan Kapolda Banten itu menegaskan pemberantasan TPPO dilakukan dari hulu ke hilir.
Hal itu disampaikan Sigit sebagai laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-77 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (1/7/2023).
Sigit menyampaikan ada 600 orang lebih yang ditetapkan sebagai tersangka dan lebih dari 1.826 korban diselamatkan.
Satgas TPPO resmi dibentuk Kapolri pada Selasa (6/6/2023). Satgas TPPO di seluruh jajaran polda se-Indonesia langsung bergerak menangani kasus human trafficking tersebut. “Dengan hasil seperti ini 642 orang tersangka dan penyelamatan 1.826 korban baik di dalam maupun luar negeri," paparnya.
Hasil survei Indikator Politik itu menunjukkan tingkat kepercayaan ini terdiri dari 65,6% responden cukup percaya dan 10,8% responden sangat percaya terhadap Polri. “Ternyata, kurang dari setahun polisi berhasil memulihkan citranya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan secara virtual, Minggu (2/7/2023).
Burhanuddin mengatakan pada rilis survei Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Polri anjlok di angka 54%. Saat itu, survei dilakukan kurang lebih sebulan setelah peristiwa pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo. “Kami sampaikan itulah trust (kepercayaan) paling rendah (kepada) polisi. Kami umumkan saat itu,” tuturnya.
Akan tetapi, dalam survei yang dilakukan pada Juni 2023, kepercayaan publik terhadap Polri sudah mulai pulih, bahkan mencapai 76,4%. Menurut Burhanuddin, ada beberapa alasan yang memengaruhi tingginya kepercayaan publik terhadap Polri. Terkait upaya penegakan hukum, ada peningkatan dari temuan Juni 2023.
Jika pada April 2023 angkanya baru 70,8%, maka periode Juni 2023 meningkat menjadi 74,8%. Hal serupa berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika pada April 2023 tingkat kepercayaan publik baru menyentuh 66,9%, memasuki Juni 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,2%.
Pada catatan lain, Indikator menemukan tingginya kepercayaan publik yang optimistis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu melakukan pembenahan internal. Mayoritas responden percaya kepolisian saat ini mampu melakukan pembenahan internal.
“Yang cukup percaya angkanya mencapai 66,8%. Sementara yang sangat percaya 2,9%. Jika ditotal, angkanya menjadi 69,7%,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Burhanuddin, masyarakat berharap Polri semakin meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Termasuk dalam mengayomi dan memberi rasa aman kepada masyarakat dan adil dalam menegakkan hukum.
Survei Indikator juga menyebutkan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Polri terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Survei Indikator mengambil sampel kasus 26 WNI di Myanmar yang menjadi korban TPPO.
Semua WNI itu kini telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Burhanuddin mengatakan mayoritas masyarakat yang mengetahui kasus itu sangat puas dengan kinerja Polri. Ada 67,7% masyarakat yang puas kinerja Polri memberantas TPPO.
"Kasus perdagangan orang terhadap 26 orang WNI di Myanmar diketahui sekitar 26% warga. Di antara yang mengetahui mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja polisi dalam memberantas TPPO (67,7%)," tuturnya.
Mayoritas publik juga menilai baik hubungan antara TNI dan Polri. Selain itu, persepsi positif hubungan TNI-Polri cenderung meningkat. "Hampir semua warga menilai hubungan TNI-Polri baik atau sangat baik yakni 91,8%. Cenderung semakin positif dibanding temuan sebelumnya," ungkapnya.
Survei Indikator ini dilakukan 20-24 Juni 2023, melibatkan 1.220 sampel dari 34 provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden ditentukan dengan asumsi metode simple random sampling, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error 2,9%.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkap hasil kerja Satgas TPPO. Mantan Kapolda Banten itu menegaskan pemberantasan TPPO dilakukan dari hulu ke hilir.
Hal itu disampaikan Sigit sebagai laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-77 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (1/7/2023).
Sigit menyampaikan ada 600 orang lebih yang ditetapkan sebagai tersangka dan lebih dari 1.826 korban diselamatkan.
Satgas TPPO resmi dibentuk Kapolri pada Selasa (6/6/2023). Satgas TPPO di seluruh jajaran polda se-Indonesia langsung bergerak menangani kasus human trafficking tersebut. “Dengan hasil seperti ini 642 orang tersangka dan penyelamatan 1.826 korban baik di dalam maupun luar negeri," paparnya.
(poe)