Program Jambanisasi dari Ganjar Berhasil Tingkatkan Kualitas Hidup
loading...
Keberhasilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam melaksanakan Program Jambanisasi diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Keberhasilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam melaksanakan Program Jambanisasi diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berkat komitmennya yang tinggi, 94,8 persen desa maupun kelurahan di Jawa Tengah bebas dari problem Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Apresiasi itu disampaikan Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes Anas Maruf usai mengisi acara "Dialog Membangun Komitmen Menuju Deklarasi Provinsi Jawa Tengah, Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang belum lama ini.
“Indikator untuk SBS kan hitungannya per desa atau per kelurahan. Kabar terbaru tadi kami dapatkan, kurang lebih 94,8 persen desa kelurahan di Jawa Tengah itu sudah 100 persen ODF (Open Defecation Free/Terbebas dari Buang Air Sembarangan), bahkan SBS,” kata Anas usai acara.
Perwakilan Kemenkes itu mengatakan, capaian itu bisa terwujud berkat komitmen Gubernur yang gencar memenuhi satu dari tiga faktor tercapainya 100 persen SBS. Tiga faktor tersebut pertama adalah pemenuhan sarana prasarana, kedua adalah regulasi dan kebijakan, dan ketiga adalah peran serta masyarakat dengan perubahan perilaku.
“Penting itu. Berarti ada ada dukungan kebijakan, ada dukungan perencanaan penganggaran kemudian diwujudkan dalam bentuk suplai yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur sarana prasarana, bahwa seluruh KK (Kepala Keluarga) untuk punya akses terhadap jamban,” ujarnya.
Capaian tersebut, lanjut Anas, bisa disempurnakan dengan mendorong enam kabupaten yang warganya masih BAB sembarangan untuk menjadi SBS. Melihat antusias para bupati dan wali kota yang hadir dalam acara dialog tersebut, Anas optimis hal itu bisa dilakukan.
“Para bupati walikota sudah menyampaikan komitmen untuk segera mencapai dari 6 (daerah) itu. Nanti harapannya seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini bisa 100 persen ODF,” ungkapnya.
Dari 8.558 desa dan kelurahan di Jateng, pada 2022 sejumlah 7710 desa/kelurahan atau 94,8 persen sudah ODF. Di lain pihak, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, jambanisasi perlu dilakukan dengan serius karena menjadi salah satu program yang mendukung keberhasilan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Apresiasi itu disampaikan Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes Anas Maruf usai mengisi acara "Dialog Membangun Komitmen Menuju Deklarasi Provinsi Jawa Tengah, Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)" di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang belum lama ini.
“Indikator untuk SBS kan hitungannya per desa atau per kelurahan. Kabar terbaru tadi kami dapatkan, kurang lebih 94,8 persen desa kelurahan di Jawa Tengah itu sudah 100 persen ODF (Open Defecation Free/Terbebas dari Buang Air Sembarangan), bahkan SBS,” kata Anas usai acara.
Perwakilan Kemenkes itu mengatakan, capaian itu bisa terwujud berkat komitmen Gubernur yang gencar memenuhi satu dari tiga faktor tercapainya 100 persen SBS. Tiga faktor tersebut pertama adalah pemenuhan sarana prasarana, kedua adalah regulasi dan kebijakan, dan ketiga adalah peran serta masyarakat dengan perubahan perilaku.
“Penting itu. Berarti ada ada dukungan kebijakan, ada dukungan perencanaan penganggaran kemudian diwujudkan dalam bentuk suplai yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur sarana prasarana, bahwa seluruh KK (Kepala Keluarga) untuk punya akses terhadap jamban,” ujarnya.
Capaian tersebut, lanjut Anas, bisa disempurnakan dengan mendorong enam kabupaten yang warganya masih BAB sembarangan untuk menjadi SBS. Melihat antusias para bupati dan wali kota yang hadir dalam acara dialog tersebut, Anas optimis hal itu bisa dilakukan.
“Para bupati walikota sudah menyampaikan komitmen untuk segera mencapai dari 6 (daerah) itu. Nanti harapannya seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini bisa 100 persen ODF,” ungkapnya.
Dari 8.558 desa dan kelurahan di Jateng, pada 2022 sejumlah 7710 desa/kelurahan atau 94,8 persen sudah ODF. Di lain pihak, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, jambanisasi perlu dilakukan dengan serius karena menjadi salah satu program yang mendukung keberhasilan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Lihat Juga :
