Purnawirawan Pati TNI-Polri Ingatkan Negara Harus Netral di Pemilu 2024
Selasa, 27 Juni 2023 - 20:51 WIB
loading...
Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri (FKPP) mengingatkan negara harus netral di Pemilu 2024. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Purnawirawan Perwira Tinggi (Pati) TNI-Polri menyerukan kembali pentingnya negara benar-benar bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 . Netralitas untuk memastikan pemilu berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pemilu harus mewariskan pembelajaran yang baik bagi generasi penerus pembangunan bangsa.
Hal ini disampaikan Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri (FKPP), Senin (26/6/2023). Hadir dalam acara tersebut 130 purnawirawan TNI-Polri.
Koordinator FKPP Letnan Jenderal TNI (Purn) Ediwan Prabowo mengatakan, kontestasi Pemilu 2024 yang tidak netral dan jurdil berpotensi menambah dalamnya keretakan hubungan antaranak bangsa yang serius. Semua pihak harus berperan nyata dalam mencegah terjadinya keadaan demikian.
Para purnawirawan TNI-Polri, kata Ediwan, merasakan adanya perasaan khawatir dan cemas di tengah-tengah masyarakat atas netralitas aparat keamanan dan aparat pemerintah, termasuk Plt kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Hal tersebut harus benar-benar dihindari, karena ketidaknetralan pimpinan dan pejabat negara dapat memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang merusak tatanan demokrasi, yang ujungnya akan meninggalkan citra buruk eksistensi negara demokrasi kita, baik di dalam maupun di luar negeri," kata peraih Bintang Adhi Makayasa di Akabri Darat tahun 1984 itu, Selasa (27/6/2023).
Anggota FKKP Laksamana Madya TNI (Purn) Deddy Muhibah Pribadi menambahkan, kecemasan potensi kecurangan yang timbul seiring munculnya informasi adanya daftar pemilih palsu yang manipulatif. "Berita puluhan juta daftar pemilih yang tidak valid bermunculan. Harus diantisipasi," ujar purnawirawan Pati bintang tiga TNI Angkatan Laut ini.
Baca juga: Jokowi Sebut Cawe-cawe di Pilpres Tanggung Jawab Moralnya sebagai Presiden
Selain itu, para purnawirawan juga menangkap adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum yang terindikasi tebang pilih dan terpolitisasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya intervensi.
"Intervensi terhadap hukum adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara," tutur Inspektur Jenderal Pol (Purn) Anas Yusuf, purnawirawan Pati Polri yang berpengalaman dalam bidang reserse.
Anggota FKPP, Marsekal Madya TNI (Purn) M Syaugi mengaku kecewa terhadap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum dan etika berpolitik. Menurutnya, upaya tercela itu telah mencederai hati rakyat, serta rasa keadilan dan demokrasi.
"Aksi cap jempol berdarah oleh ribuan Kader Demokrat dan rakyat merupakan ekspresi kecemasan masyarakat yang harus diperhatikan secara serius oleh negara. Kami sangat mendukung kewenangan para Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, sesuai norma hukum atas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KSP Moeldoko," kata peraih Adhi Makayasa Akabri Udara tahun 1984 ini.
Ratusan purnawirawan TNI-Polri itu juga menyampaikan keprihatinannya melihat dugaan adanya praktik-praktik hukum berstandar ganda untuk menekan pihak yang berbeda pilihan politik.
Hal ini disampaikan Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri (FKPP), Senin (26/6/2023). Hadir dalam acara tersebut 130 purnawirawan TNI-Polri.
Koordinator FKPP Letnan Jenderal TNI (Purn) Ediwan Prabowo mengatakan, kontestasi Pemilu 2024 yang tidak netral dan jurdil berpotensi menambah dalamnya keretakan hubungan antaranak bangsa yang serius. Semua pihak harus berperan nyata dalam mencegah terjadinya keadaan demikian.
Para purnawirawan TNI-Polri, kata Ediwan, merasakan adanya perasaan khawatir dan cemas di tengah-tengah masyarakat atas netralitas aparat keamanan dan aparat pemerintah, termasuk Plt kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Hal tersebut harus benar-benar dihindari, karena ketidaknetralan pimpinan dan pejabat negara dapat memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang merusak tatanan demokrasi, yang ujungnya akan meninggalkan citra buruk eksistensi negara demokrasi kita, baik di dalam maupun di luar negeri," kata peraih Bintang Adhi Makayasa di Akabri Darat tahun 1984 itu, Selasa (27/6/2023).
Anggota FKKP Laksamana Madya TNI (Purn) Deddy Muhibah Pribadi menambahkan, kecemasan potensi kecurangan yang timbul seiring munculnya informasi adanya daftar pemilih palsu yang manipulatif. "Berita puluhan juta daftar pemilih yang tidak valid bermunculan. Harus diantisipasi," ujar purnawirawan Pati bintang tiga TNI Angkatan Laut ini.
Baca juga: Jokowi Sebut Cawe-cawe di Pilpres Tanggung Jawab Moralnya sebagai Presiden
Selain itu, para purnawirawan juga menangkap adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum yang terindikasi tebang pilih dan terpolitisasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya intervensi.
"Intervensi terhadap hukum adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara," tutur Inspektur Jenderal Pol (Purn) Anas Yusuf, purnawirawan Pati Polri yang berpengalaman dalam bidang reserse.
Anggota FKPP, Marsekal Madya TNI (Purn) M Syaugi mengaku kecewa terhadap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum dan etika berpolitik. Menurutnya, upaya tercela itu telah mencederai hati rakyat, serta rasa keadilan dan demokrasi.
"Aksi cap jempol berdarah oleh ribuan Kader Demokrat dan rakyat merupakan ekspresi kecemasan masyarakat yang harus diperhatikan secara serius oleh negara. Kami sangat mendukung kewenangan para Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, sesuai norma hukum atas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KSP Moeldoko," kata peraih Adhi Makayasa Akabri Udara tahun 1984 ini.
Ratusan purnawirawan TNI-Polri itu juga menyampaikan keprihatinannya melihat dugaan adanya praktik-praktik hukum berstandar ganda untuk menekan pihak yang berbeda pilihan politik.
(abd)
Lihat Juga :
