Dukung Kapolri soal Ujian SIM, DPR: Materinya Harus Substantif
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang meminta perbaikan materi ujian SIM C. Pasalnya ujian SIM C ini dinilai menyulitkan dan menjadi sorotan publik, seperti misalnya ujian lintasan berbentuk angka delapan dan zig-zag.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, beberapa bagian ujian SIM yang tidak relevan memang sudah menjadi keresahan di tengah masyarakat sejak sangat lama.
"Saya sepakat dengan Pak Kapolri, ujian SIM ini banyak yang tidak relevan dan harus segera diubah guna sesuaikan kebutuhan. Heran juga kita sebenarnya, apa maksud dan tujuan dari materi-materi super sulit seperti itu. Di jalan kan tidak ada yang begitu. Saya aja engga pernah lihat ada jalanan bentuk angka delapan," kata Sahroni, Senin (26/6/23).
Oleh karena itu, Sahroni turut meminta Kakorlantas fokus untuk membuat materi ujian yang lebih substantif, terutama pada aspek psikologi. Sebab Sahroni melihat belakangan ini banyak sekali pemilik SIM yang tidak siap secara mental, seperti misalnya kasus pengendara yang arogan dan memantik keributan di jalan.
"Jadi tolong Pak Kakorlantas segera rumuskan kembali materi dan tahapan ujian yang lebih substantif. Misal seperti tes psikologi yang lebih up to date, pastikan calon pemegang SIM benar-benar memiliki kesiapan mental dalam berkendara. Agar kasus-kasus tindak arogansi di jalanan seperti belakangan ini dapat kita cegah," pinta politikus Partai Nasdem ini.
Oleh karena itu, Sahroni ingin agar ujian SIM bukan sekedar sebagai tahap 'unjuk gigi' kemampuan berkendara saja. Melainkan banyak sekali faktor-faktor lainnya yang seharusnya di-cover dalam ujian pembuatan SIM. Sebab peran dan fungsi SIM seharusnya bisa meliputi segala aspek. Namun, bukan berarti materi ujian itu dipermudah.
"Dirumuskan ulang bukan berarti dipermudah, ya. Tetap saja mendapatkan SIM itu tidak boleh dipermudah karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Tapi kita buat ujian SIM ini harus bisa mencakup lebih banyak variabel yang relevan. Baik itu dari segi kemampuan, pemahaman, hingga kesiapan berkendara. Jadi ujiannya tetap sulit dan ketat, tapi dalam maksud dan tujuan yang jelas," tandas legislator asal Tanjung Priok ini.
Lihat Juga: 4 Kapolri Sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ada yang Menjabat di Era SBY dan Jokowi
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, beberapa bagian ujian SIM yang tidak relevan memang sudah menjadi keresahan di tengah masyarakat sejak sangat lama.
"Saya sepakat dengan Pak Kapolri, ujian SIM ini banyak yang tidak relevan dan harus segera diubah guna sesuaikan kebutuhan. Heran juga kita sebenarnya, apa maksud dan tujuan dari materi-materi super sulit seperti itu. Di jalan kan tidak ada yang begitu. Saya aja engga pernah lihat ada jalanan bentuk angka delapan," kata Sahroni, Senin (26/6/23).
Oleh karena itu, Sahroni turut meminta Kakorlantas fokus untuk membuat materi ujian yang lebih substantif, terutama pada aspek psikologi. Sebab Sahroni melihat belakangan ini banyak sekali pemilik SIM yang tidak siap secara mental, seperti misalnya kasus pengendara yang arogan dan memantik keributan di jalan.
"Jadi tolong Pak Kakorlantas segera rumuskan kembali materi dan tahapan ujian yang lebih substantif. Misal seperti tes psikologi yang lebih up to date, pastikan calon pemegang SIM benar-benar memiliki kesiapan mental dalam berkendara. Agar kasus-kasus tindak arogansi di jalanan seperti belakangan ini dapat kita cegah," pinta politikus Partai Nasdem ini.
Oleh karena itu, Sahroni ingin agar ujian SIM bukan sekedar sebagai tahap 'unjuk gigi' kemampuan berkendara saja. Melainkan banyak sekali faktor-faktor lainnya yang seharusnya di-cover dalam ujian pembuatan SIM. Sebab peran dan fungsi SIM seharusnya bisa meliputi segala aspek. Namun, bukan berarti materi ujian itu dipermudah.
"Dirumuskan ulang bukan berarti dipermudah, ya. Tetap saja mendapatkan SIM itu tidak boleh dipermudah karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Tapi kita buat ujian SIM ini harus bisa mencakup lebih banyak variabel yang relevan. Baik itu dari segi kemampuan, pemahaman, hingga kesiapan berkendara. Jadi ujiannya tetap sulit dan ketat, tapi dalam maksud dan tujuan yang jelas," tandas legislator asal Tanjung Priok ini.
Lihat Juga: 4 Kapolri Sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ada yang Menjabat di Era SBY dan Jokowi
(maf)