Masyarakat Diimbau Tak Tergiur Narasi People Power

JAKARTA - Masyarakat diharapkan tidak terbawa arus narasi people power yang terus digaungkan oleh pihak tertentu menjelang Pemilu 2024. Sebab, narasi yang berkembang kerap ditunggangi politik identitas yang menguntungkan kelompok tertentu.

Ketua Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (IKASBA) Kalimantan Selatan, Aliansyah Mahadi menilai narasi people power perlu diantisipasi. "Jangan sampai kita (masyarakat) mengikuti hal-hal yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk juga terhadap ajakan atau imbauan people power ini. Karena itu merupakan sebuah hal di luar jalur yang ada," kata Aliansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/6/2023).

Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintahan yang ada sah dan sudah berjalan dengan baik. Karena itu, ia mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi atas ajakan ilegal people power.

"Mereka (pemuda) ini harus benar-benar jeli dan bisa memfilter dalam melihat masalah ini. Jangan sampai mereka terbawa juga atau terpengaruh terhadap provokasi itu, seperti hanya ikut ikutan," kata pria yang akrab disapa Didit ini.

Narasi people power, kata Didit, kembali mencuat karena ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Didit mengimbau agar masyarakat nantinya bijaksana dan tidak terpecah-belah akibat perbedaan pilihan politik.

"Harus selalu diingatkan bahwa jangan jadikan perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Silakan rekan-rekan semuanya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tetapi begitu selesai acara pemilihan umum, kita harus kembali lagi menjadi satu," ucap Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel itu.

Didit menyarankan adanya stimulus dari pemerintah terkait bahaya provokasi seperti itu. Hal itu penting demi persatuan bangsa di tengah masyarakat majemuk di Indonesia.

"Suarakan hal-hal yang demikian, mana yang bahaya untuk tidak diikuti dan hal mana yang positif untuk menjaga persatuan antarmasyarakat, serta bagaimana cara menghadapi gesekan-gesekan yang mutlak terjadi pada bangsa yang beragam ini,” katanya.

Keberadaan IKASBA Kalsel yang terbentuk di masa kepemimpinan Gubernur Sjachriel Darham juga turut menjadi wadah dalam membangun kewaspadaan dini serta mempererat solidaritas masyarakat Kalimantan Selatan terhadap ancaman provokasi dan radikalisme melalui peran serta para tokoh suku dan etnis.

"Dengan selalu menekankan bahwa kita adalah satu keluarga, mempererat komunikasi antarsuku dan etnis serta hubungan dengan pemerintah baik daerah maupun pusat juga terjalin. Jadi kalau ada suatu sedikit gesekan di antara etnis atau suku, kita utamakan komunikasi," katanya.