Anis Kritisi RUU Cipta Kerja yang Mereduksi Kewenangan BPK
Minggu, 26 Juli 2020 - 10:53 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, semangat kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law Cipta Kerja bukan berarti menghilangkan prinsip tata kelola yang baik. Anis menuturkan, kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri tidak boleh dikesampingkan.
"Secara konstitusi sangat jelas, eksistensi BPK ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel demi mendukung tercapainya tujuan bernegara," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/7/2020).
Selama ini, kata dia, investasi pemerintah pusat dikelola oleh Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sehingga pengelolaannya dapat diperiksa langsung oleh BPK. Anis juga mengkritisi Pasal 146 Ayat 2 Poin b RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa investasi pemerintah pusat juga dikelola oleh Lembaga Investasi dan Lembaga tersebut hanya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), bukan oleh BPK secara langsung (Pasal 153).
"Kewenangan BPK yang tereduksi dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, tentu sangat membahayakan," pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sekadar diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dajukan oleh pemerintah dan saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di DPR masih menimbulkan banyak polemik di masyarakat. RUU yang akan merevisi 79 undang-undang yang sudah ada ini, diprediksi akan mengubah banyak sekali peraturan yang ada.(Baca juga: Pimpinan DPR Sebut Bamus Sudah Izinkan Baleg Bahas RUU Cipta Kerja ).
"Secara konstitusi sangat jelas, eksistensi BPK ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel demi mendukung tercapainya tujuan bernegara," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/7/2020).
Selama ini, kata dia, investasi pemerintah pusat dikelola oleh Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sehingga pengelolaannya dapat diperiksa langsung oleh BPK. Anis juga mengkritisi Pasal 146 Ayat 2 Poin b RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa investasi pemerintah pusat juga dikelola oleh Lembaga Investasi dan Lembaga tersebut hanya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), bukan oleh BPK secara langsung (Pasal 153).
"Kewenangan BPK yang tereduksi dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, tentu sangat membahayakan," pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sekadar diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dajukan oleh pemerintah dan saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di DPR masih menimbulkan banyak polemik di masyarakat. RUU yang akan merevisi 79 undang-undang yang sudah ada ini, diprediksi akan mengubah banyak sekali peraturan yang ada.(Baca juga: Pimpinan DPR Sebut Bamus Sudah Izinkan Baleg Bahas RUU Cipta Kerja ).
Lihat Juga :
