Soal COVID-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Konsisten Jalankan Kebijakan
Rabu, 29 April 2020 - 14:09 WIB
loading...
Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam menilai pelarangan mudik itu terlambat dikeluarkan. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan beberapa catatan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah dianggap masih belum tegas melaksanakan beberapa aturan yang dibuat.
Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam menilai pelarangan mudik itu terlambat dikeluarkan. Komnas HAM sejak awal mendorong pemerintah untuk membatasi dan melarang mobilitas orang dalam jumlah besar, seperti mudik.
“Kami sangat sayangkan aturannya tidak begitu jelas dalam konteks darurat kesehatan dan bencana nonalam. Belum ada legalitas yang jelas agar tata kelola dan kebijakan ini bisa berjalan maksimal,” ujarnya dalam konferensi pers virtual tentang Perspektif HAM dalam tata Kelola Penanggulangan COVID-19, Rabu (29/04/2020).
Anam menuturkan aturan yang tidak jelas akan menyusahkan banyak orang termasuk yang di lapangan. Ia mengkritik rencana pemberian izin terbang khusus kepada maskapai. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melarang seluruh moda transportasi beroperasi, terutama bus AKAP, pesawat, dan kapal laut.
Hanya angkutan barang dan kebutuhan pokok yang diizinkan beroperasi. “Sekali lagi kalau ingin cepat selesai, platformnya harus jelas ini untuk ekonomi dan atau kesehatan. Kalau prinsip kesehatan ya berhenti,” tegasnya.
Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mimin Dwi Hartono mengatakan persoalan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan.
“Sekarang tiba-tiba muncul ruang bagi pebisnis dan yang sudah tes PCR bisa terbang. Ini yang menimbulkan ketidakpastian. Ini bisa memicu kegagalan kebijakan itu. Kalau melarang yang konsisten dan jangan diskriminatif,” pungkasnya.
Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam menilai pelarangan mudik itu terlambat dikeluarkan. Komnas HAM sejak awal mendorong pemerintah untuk membatasi dan melarang mobilitas orang dalam jumlah besar, seperti mudik.
“Kami sangat sayangkan aturannya tidak begitu jelas dalam konteks darurat kesehatan dan bencana nonalam. Belum ada legalitas yang jelas agar tata kelola dan kebijakan ini bisa berjalan maksimal,” ujarnya dalam konferensi pers virtual tentang Perspektif HAM dalam tata Kelola Penanggulangan COVID-19, Rabu (29/04/2020).
Anam menuturkan aturan yang tidak jelas akan menyusahkan banyak orang termasuk yang di lapangan. Ia mengkritik rencana pemberian izin terbang khusus kepada maskapai. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melarang seluruh moda transportasi beroperasi, terutama bus AKAP, pesawat, dan kapal laut.
Hanya angkutan barang dan kebutuhan pokok yang diizinkan beroperasi. “Sekali lagi kalau ingin cepat selesai, platformnya harus jelas ini untuk ekonomi dan atau kesehatan. Kalau prinsip kesehatan ya berhenti,” tegasnya.
Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mimin Dwi Hartono mengatakan persoalan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan.
“Sekarang tiba-tiba muncul ruang bagi pebisnis dan yang sudah tes PCR bisa terbang. Ini yang menimbulkan ketidakpastian. Ini bisa memicu kegagalan kebijakan itu. Kalau melarang yang konsisten dan jangan diskriminatif,” pungkasnya.
(kri)
