Pilihan Utama Golkar Tawarkan Airlangga Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA - Delapan bulan menjelang Pilpres 2024 , dinamika politik tak hanya di level calon presiden (capres) tapi juga di bursa calon wakil presiden (cawapres). Sejumlah partai mulai gencar menyorongkan tokoh-tokoh untuk dipasangkan dengan bakal capres yang telah ada.

Dalam bursa capres, sudah ada tiga nama yang dimunculkan. Pertama, koalisi PDIP yang didukung PPP yang mengusung Ganjar Pranowo. Kedua, koalisi Partai Gerindra dan PKB yang kemungkinan besar mengusung Prabowo Subianto. Ketiga, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS mengusung Anies Baswedan.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebut, Partai Golkar yang merupakan partai terbesar kedua dapat memanfaatkan peluang dari para koalisi yang sudah mengusung capres masing-masing. Ada beberapa pilihan yang bisa dimaksimalkan Partai Golkar di pentas Pilpres 2024.



Pertama, Partai Golkar menawarkan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Airlangga akan bersaing keras dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan kandidat cawapres lainnya, tapi perlu disepakati oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Kedua, Partai Golkar menjadi poros keempat dalam Pilpres 2024 dengan menggandeng PAN. Dalam poros keempat ini, Airlangga Hartarto sebagai capres dan Zulkifli Hasan sebagai cawapres.

Menurut Adjie, poros keempat masih mungkin terjadi jika PAN gagal mempromosikan Erick Thohir sebagai cawapres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto gagal jadi cawapres siapa pun.

"Tapi bukankah poros keempat ini akan dikalahkan? Itu sudah diperhitungkan dengan harapan Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Walau kalah di putaran pertama, poros keempat akan ikut yang potensial menang di putaran kedua. Mereka tetap bisa ikut perahu pasangan capres lain di putaran kedua," kata Adjie Alfaraby dalam paparan hasil survei nasional LSI Denny JA di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Ketiga, Airlangga Hartarto tak menjadi capres atau cawapres, tapi akan memperoleh posisi penting dalam kabinet capres terpilih seperti posisi Luhut Binsar Panjaitan di era Presiden Jokowi.