Insiden Mudik Tol Brexit Harus Diinvestigasi

JAKARTA - Diresmikan Jalan Tol Pejagan-Pemalang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis 16 Juni 2016 untuk arus mudik Lebaran, berubah menjadi bencana kemanusiaan yang menelan korban sekitar 14 orang di pintu Tol Brexit.

Dengan melihat bencana tersebut massa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Korban (Jarak) Tol Brexit menyampaikan bahwa, pengunaan Jalan Tol Pejagan-Pemalang keluar pintu Brebes Timur terkesan dipaksakan oleh pihak PT Waskita Karya sebagai pelaksana proyek.

Koordinator Advokasi Jarak Tol Brexit, Laode Kamaludin‎ mengatakan, M Choliq sebagai Dirut PT Waskita Karya meyakinkan Presiden Jokowi lewat Menteri BUMN bahwa jalan itu sudah bisa digunakan. Padahal jalan tol tersebut belum bisa digunakan.

"Dari info yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang akhirnya mendatangkan musibah mudik paling terhoror di tahun 2016. Peristiwa tersebut sangatlah memalukan bangsa Indonesia. Kami tidak rela Presiden Jokowi menjadi tumbal dalam pasca peresmian Tol Brebres Timur atau Brexit," tegas Laode, Jumat (29/7/2016).

Dia pun meminta, presiden segera memberhentikan M Choliq sebagai Dirut Waskita Karya, karena sudah memberikan informasi yang tidak benar. "Akhirnya berdampak buruk kepada gagalnya pemerintahan dalam menjalankan pelayanan terhadap rakyat Indonesia," tuturnya.

Laode juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigasi dalam proyek jalan Tol Pejagan-Pemalang karena diduga ada bagi-bagi fee dalam proyek tersebut.

"‎Waskita Karya untuk segera bertanggung jawab, melakukan penyelesaian ganti rugi atas korban yang meninggal di sepanjang pintu Tol Brexit," pungkasnya.