GPR Institute Kembali Gelar Anugerah Penghargaan untuk Humas Pemerintah

JAKARTA - Government Public Relations (GPR) Institute kembali menggelar penganugerahan penghargaan kepada insan humas pemerintahan pada 26 Juli 2023 mendatang. Penghargaan untuk ketiga kalinya ini untuk mendorong humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif.

Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo mengatakan, pada tahun ini ada tiga penghargaan yang diberikan. Masing-masing Top GPR Award 2023, Top GPR Figure Award 2023, dan Top GPR Leader Award 2023. Penghargaan akan diberikan kepada 50 insan humas pemerintah.

Menurutnya, GPR Institute telah melakukan penilaian terhadap berbagai institusi, antara lain lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada Maret hingga Mei 2023.

"Kami melakukan penilaian dengan menggunakan tiga parameter penilaian digital, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media, dan Website Aspect dan Social Media Aspect," kata Tri Raharjo dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).

Direktur GPR Institute, Arief Munajad mengatakan, pada tahun ini penganugerahan penghargaan bertema 'Developing Indonesia GPR with Blockchain Technology Implementation'.

Tema ini sengaja diangkat sebagai respons atas tantangan yang dihadapi pemerintah di era digitalisasi dan informasi yang semakin melaju pesat, sehingga membuat praktisi humas pemerintah menilai penting arti implementasi Blockchain dalam menyampaikan pesan dan informasi yang tepat serta akurat kepada publik.

“Kemanfaatan Blockchain juga dinilai mampu memperkokoh kredibilitas serta berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat," katanya.


Arif menjelaskan, pemberian penghargaan untuk ketiga kalinya ini sebagai upaya untuk mengembangkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif seperti peradaban negara-negara maju.

"Sekaligus memberikan apresiasi dalam sebuah ajang 3rd Top GPR Award 2023 sebagai bentuk dukungan kami terhadap dunia kehumasan pemerintah agar semakin terpacu mengoptimalkan teknologi informasi di era digital dalam membangun reputasi intitusi kepemerintahan masing-masing," kata Arief.

Co-Founder GPR Institute, Prof Widodo Muktiyo menambahkan, pemberian penghargaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi soft skill dan hard skill praktisi humas pemerintah agar dapat menjawab tantangan di era disrupsi.

Peningkatan kualitas dan updating sumber daya manusia (SDM) terhadap perkembangan teknologi penting dilakukan agar pranata humas mampu memanfaatkan teknologi terkini dengan baik melalui program yang berkelanjutan.

"Sehingga mereka mampu mempertahankan kinerja dan meningkatkan kompetensi sebagai humas pemerintah di Indonesia," katanya.