Penambahan Anggaran BP2MI Diyakini untuk Meningkatkan Kinerja
loading...
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kominikasi dan Strategis Yustinus Prastowo mengakui penambahan anggaran BP2MI itu penting. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Penambahan pagu anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) sebesar Rp408 miliar di 2024 diyakini untuk meningkatkan kinerja lembaga yang dipimpin Benny Rhamdani itu. Diketahui, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR pada Rabu, 7 Juni 2023 menyetujui penambahan pagu anggaran BP2MI sebesar Rp408 miliar di 2024.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kominikasi dan Strategis Yustinus Prastowo mengakui penambahan anggaran BP2MI itu penting. Dirinya yakin penambahan anggaran BP2MI itu bakal disetujui oleh lembaganya.
"Menurut kami penambahan anggaran BP2MI ini penting, karenanya kami optimistis ini mendapat dukungan karena tujuan-tujuannya juga baik," kata Yustinus di sela pelepasan 215 pekerja migran Indonesia (PMI) dalam program G To G ke Korea Selatan di Hotel Peninsula, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Menurut dia, penambahan anggaran BP2MI itu merupakan hal yang logis, mengingat kinerja lembaga yang dipimpin Benny Ramdhani itu dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) begitu masif.
Dirinya tak menampik setiap tahunnya pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa sebesar Rp159,6 triliun kepada negara. Sumbangan devisa ini menjadi yang terbesar setelah sektor minyak dan gas bumi (migas).
"Ya, mendengar paparan Pak Benny tadi sangat luar biasa, bagaimana melindungi PMI, PMI juga menghasilkan devisa banyak itu tidak bisa dipungkiri, nanti kita sampaikan pencapaian BP2MI ini ke Bu Sri Mulyani,” katanya.
Prastowo berpendapat, penambahan anggaran tersebut untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dia terlebih dahulu akan membahas penambahan anggaran BP2MI itu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Komisi XI DPR untuk melakukan persetujuan.
"Saya rasa ini sangat valid, kami mengapresiasi dorongan dari Komisi IX, kami nanti akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR tentang usulan-usulan ini untuk kita pertimbangkan dan nanti kita bahas dengan Badan Anggaran termasuk bersama Komisi XI bahwa ini untuk meningkatkan kinerja sebuah lembaga," pungkasnya.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kominikasi dan Strategis Yustinus Prastowo mengakui penambahan anggaran BP2MI itu penting. Dirinya yakin penambahan anggaran BP2MI itu bakal disetujui oleh lembaganya.
"Menurut kami penambahan anggaran BP2MI ini penting, karenanya kami optimistis ini mendapat dukungan karena tujuan-tujuannya juga baik," kata Yustinus di sela pelepasan 215 pekerja migran Indonesia (PMI) dalam program G To G ke Korea Selatan di Hotel Peninsula, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Menurut dia, penambahan anggaran BP2MI itu merupakan hal yang logis, mengingat kinerja lembaga yang dipimpin Benny Ramdhani itu dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) begitu masif.
Dirinya tak menampik setiap tahunnya pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa sebesar Rp159,6 triliun kepada negara. Sumbangan devisa ini menjadi yang terbesar setelah sektor minyak dan gas bumi (migas).
"Ya, mendengar paparan Pak Benny tadi sangat luar biasa, bagaimana melindungi PMI, PMI juga menghasilkan devisa banyak itu tidak bisa dipungkiri, nanti kita sampaikan pencapaian BP2MI ini ke Bu Sri Mulyani,” katanya.
Prastowo berpendapat, penambahan anggaran tersebut untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dia terlebih dahulu akan membahas penambahan anggaran BP2MI itu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Komisi XI DPR untuk melakukan persetujuan.
"Saya rasa ini sangat valid, kami mengapresiasi dorongan dari Komisi IX, kami nanti akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR tentang usulan-usulan ini untuk kita pertimbangkan dan nanti kita bahas dengan Badan Anggaran termasuk bersama Komisi XI bahwa ini untuk meningkatkan kinerja sebuah lembaga," pungkasnya.
(rca)
Explore More