Hari Lahir Pancasila, Momentum untuk Kuatkan Fondasi Kerakyatan

JAKARTA - Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni dinilai menjadi momentum menguatkan fondasi kerakyatan dengan nilai solidaritas nasional dan melanjutkan agenda progresif reformasi. Hal ini terungkap dalam deklarasi organisasi rakyat yang bernama Perhimpunan Rakyat Progresif di Jakarta, Kamis (1/6/2023).

"Rakyat progresif menggenggam tekad untuk merajut rasa kebangsaan yang terserak, menanam benih-benih idealisme, membangun benteng-benteng kebhinekaan dan menguatkan fondasi kerakyatan, yaitu gotong royong," kata Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Progresif David Krisna Alka.

"Tentu, juga meningkatkan martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang berkembang," tambahnya.





Dijelaskan David, rakyat progresif akan menggalang kekuatan nasional melalui kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.

"Organisasi rakyat ini kita deklarasikan untuk membumikan akal progresif para pemikir dan pendiri bangsa yang berkarakter kerakyatan, berprikemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkeadaban, berkemajuan dan bermartabat," jelasnya.

Dalam suasana kerakyatan menghadapi tahun politik ini kata David, supaya seluruh rakyat Indonesia untuk tetap memajukan akal progresif agar tidak terprovokasi isu-isu yang menyesatkan dan informasi yang tak jelas ujung pangkalnya.

"Jangan sampai termakan propaganda kaum konservatisme klimis, propaganda biang kerok intoleransi dan propaganda provokator polarisasi, semua itu sampah demokrasi yang merusak kehidupan rakyat progresif," tuturnya.

"Mari kita gunakan akal merdeka, akal yang progresif untuk mewujudkan keadilan yang revolusioner bagi masa depan Indonesia, dengan melanjutkan kepemimpinan republik nan progresif," tegas David.

Di samping itu, ia juga menjelaskan, rakyat progresif berjuang untuk melawan kemunduran sosial dan politik.

"Kebudayaan harus menjadi panglima. Pancasila harus menjadi soko guru kepentingan nasional. Sejalan dengan itu partai politik harus dikembangkan keluar dari jebakan feodalisme dan perilaku koruptif," ungkapnya.

Menurutnya, demokrasi Indonesia dan hak asasi manusia harus menjadi tulang dan dagingnya pembangunan nasional. Atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Perhimpunan Rakyat Progresif menghimpun diri untuk bergerak berjuang menegakkan pilar-pilar kebangsaan Indonesia.

"Gerakan politik kebudayaan yang mencerahkan, berkemajuan dan berkepribadian. Kita bergerak maju membangun peradaban bangsa dan dunia," tutup David.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Rakyat Progresif M Huda Prayoga mengatakan, rakyat progresif sadar bahwa reformasi Indonesia yang berumur seperempat abad, pelan tapi pasti menemukan arah gerak maju di bawah kompas kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Fondasi ekonomi yang kuat, infrastruktur pembangunan dan hilirisasi industri yang bergerak maju, pergaulan internasional yang bermartabat dan membanggakan. Indonesia menemukan core national interest-nya di era Jokowi," ungkap Huda.

Huda melanjutkan, seiring kemajuan nyata di bawah kepemimpinan Jokowi, Rakyat Progresif semakin yakin gerak maju sejarah Indonesia tidak boleh berhenti bersama berakhirnya masa kepemimpinan politik rezim tertentu.

"Sejarah dunia sudah membuktikan bagaimana kemajuan ekonomi dan industri bisa juga berarti kemunduran di bidang demokrasi dan politik. Kemunduran sosial budaya bisa berputar melawan jarum jam kemajuan ekonomi dan industri. Akhirnya banyak negara gagal terjerembab ke dalam kubangan ekstrimisme dan fundamentalisme sempit," tutupnya.