Kapolri Instruksikan Kesetaraan Gender hingga Pemberantasan Perdagangan Orang
Rabu, 31 Mei 2023 - 18:13 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/5/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan beberapa instruksi kepada semua jajaran Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mulai dari kesetaraan gender hingga pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Instruksi itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/5/2023). Terkait kesetaraan gender, Sigit mengatakan, Polri saat ini terus fokus untuk menambah jumlah personel polisi wanita sebagai pasukan perdamaian dunia.
"Tentunya ada beberapa hal yang juga terus kita upayakan untuk diangkat, bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan khususnya terkait masalah kesetaraan gender dengan menambah jumlah personel FPU ini. Sehingga kemudian jumlah personel wanita bisa terus bertambah dan ini tentunya menjadi progres kita, karena kita memang konsen terhadap hal tersebut," ujar Sigit dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Baca juga: Berantas Perdagangan Orang, Kapolri: Kita Akan Tindak Tegas Siapa Pun yang Terlibat
Sigit juga meminta semua personel Divisi Hubinter Polri dapat berperan secara aktif dalam rangka pemberantasan kasus kejahatan TPPO khususnya untuk warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban. "Kemudian terkait masalah TPPO yang saat ini menjadi perhatian internasional. Saya minta juga dari Hubinter untuk kemudian bisa kerja sama dengan negara-negara counterpart (mitra)," ucap Sigit.
Menurut Sigit, personel kepolisian yang bertugas di negara lain harus mengusut semua kelompok maupun sindikat kejahatan TPPO yang menyasar WNI. Sebab, kata Sigit, ada 5-9 juta WNI yang bekerja di luar negeri berangkat dengan cara yang ilegal.
"Dan tentunya hak-hak mereka harus kita lindungi. Oleh karena itu tentunya peran kepolisian yang ada di luar negeri khususnya di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi tujuan masyarakat yang bekerja dan di dalamnya ada indikasi bagian dari korban TPPO betul-betul bisa diberikan perlindungan. Pada saat terjadi masalah mereka bisa segera menghubungi polisi," tutur Sigit.
"Dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri segera bisa mengambil langkah kerja sama baik dengan negara setempat maupun segera hubungi kita yang di Indonesia. Sehingga kemudian kerja sama dengan negara setempat, dengan Kemenlu dan seluruh stakeholder yang ada ini betul-betul bisa segera membantu dan menyelamatkan korban yang terkait TPPO," imbuhnya.
Sigit juga mengingatkan terkait peran kepolisian yang bertugas di luar negeri dalam menghadapi proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Sigit menyarankan, pihak kepolisian di luar negeri dapat berkoordinasi dengan KPU serta memastikan pengamanan seluruh proses demokrasi dapat berjalan baik, aman, dan lancar bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
"Kemudian, hal lain yang kita harapkan dan persiapkan sebentar lagi juga akan menghadapi Pemilu 2024. Tentunya ada petugas kita yang disana akan melaksanakan pengamanan. Kita harapkan untuk betul-betul bisa membantu KPU mengecek, melakukan pendataan jumlah DPT-nya, sehingga kemudian jumlah personel yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengamanan pada saat pengamanan TPS di luar negeri ini juga jumlahnya bisa cukup," tutur Sigit.
Selain menghadiri rakernis, Sigit juga meninjau secara langsung kesiapan Divisi Hubinter Polri dalam rangka menjelang kedatangan dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Instruksi itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/5/2023). Terkait kesetaraan gender, Sigit mengatakan, Polri saat ini terus fokus untuk menambah jumlah personel polisi wanita sebagai pasukan perdamaian dunia.
"Tentunya ada beberapa hal yang juga terus kita upayakan untuk diangkat, bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan khususnya terkait masalah kesetaraan gender dengan menambah jumlah personel FPU ini. Sehingga kemudian jumlah personel wanita bisa terus bertambah dan ini tentunya menjadi progres kita, karena kita memang konsen terhadap hal tersebut," ujar Sigit dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Baca juga: Berantas Perdagangan Orang, Kapolri: Kita Akan Tindak Tegas Siapa Pun yang Terlibat
Sigit juga meminta semua personel Divisi Hubinter Polri dapat berperan secara aktif dalam rangka pemberantasan kasus kejahatan TPPO khususnya untuk warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban. "Kemudian terkait masalah TPPO yang saat ini menjadi perhatian internasional. Saya minta juga dari Hubinter untuk kemudian bisa kerja sama dengan negara-negara counterpart (mitra)," ucap Sigit.
Menurut Sigit, personel kepolisian yang bertugas di negara lain harus mengusut semua kelompok maupun sindikat kejahatan TPPO yang menyasar WNI. Sebab, kata Sigit, ada 5-9 juta WNI yang bekerja di luar negeri berangkat dengan cara yang ilegal.
"Dan tentunya hak-hak mereka harus kita lindungi. Oleh karena itu tentunya peran kepolisian yang ada di luar negeri khususnya di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi tujuan masyarakat yang bekerja dan di dalamnya ada indikasi bagian dari korban TPPO betul-betul bisa diberikan perlindungan. Pada saat terjadi masalah mereka bisa segera menghubungi polisi," tutur Sigit.
"Dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri segera bisa mengambil langkah kerja sama baik dengan negara setempat maupun segera hubungi kita yang di Indonesia. Sehingga kemudian kerja sama dengan negara setempat, dengan Kemenlu dan seluruh stakeholder yang ada ini betul-betul bisa segera membantu dan menyelamatkan korban yang terkait TPPO," imbuhnya.
Sigit juga mengingatkan terkait peran kepolisian yang bertugas di luar negeri dalam menghadapi proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Sigit menyarankan, pihak kepolisian di luar negeri dapat berkoordinasi dengan KPU serta memastikan pengamanan seluruh proses demokrasi dapat berjalan baik, aman, dan lancar bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
"Kemudian, hal lain yang kita harapkan dan persiapkan sebentar lagi juga akan menghadapi Pemilu 2024. Tentunya ada petugas kita yang disana akan melaksanakan pengamanan. Kita harapkan untuk betul-betul bisa membantu KPU mengecek, melakukan pendataan jumlah DPT-nya, sehingga kemudian jumlah personel yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengamanan pada saat pengamanan TPS di luar negeri ini juga jumlahnya bisa cukup," tutur Sigit.
Selain menghadiri rakernis, Sigit juga meninjau secara langsung kesiapan Divisi Hubinter Polri dalam rangka menjelang kedatangan dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
(rca)
Lihat Juga :
