Redam Konflik dan Perpecahan, Partai Perindo Dukung NU-Muhammadiyah Cegah Politik Identitas
Selasa, 30 Mei 2023 - 14:21 WIB
loading...
Ketua Harian DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar mendukung pertemuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait politik identitas. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Harian DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar mendukung pertemuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait politik identita s. Menurutnya, politik identitas sangat berbahaya dan dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.
"Politik identitas ini, jika tidak ditangani dengan bijak, dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Kami sangat mengapresiasi upaya NU dan Muhammadiyah yang ingin bekerja sama untuk mencegah hal ini," ujar Michael, Selasa (30/5/2023).
Baca juga: Michael Sianipar Soroti PKPU Nomor 10/2023 Pasal 8: Berpotensi Jegal Caleg Perempuan
Michael Victor Sianipar yang merupakan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok) dari Partai Perindo itu menekankan pentingnya fokus pada promosi kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia, sebuah prinsip yang juga disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah.
"Fokus kita harus pada mencegah perpecahan dan mempromosikan kerukunan serta toleransi di tengah masyarakat yang beragam ini," kata Michael.
Politisi Partai Perindo -- yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- turut menyerukan kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap pihak-pihak yang mencoba untuk menyalahkan suatu kelompok agama dan menganggap mereka melakukan praktik politik identitas.
"Kita perlu berhati-hati terhadap penuduhan. Seseorang atau sebuah kelompok tidak seharusnya menjadi kambing hitam dalam isu politik identitas tanpa bukti yang jelas," jelasnya.
Juru Bicara Nasional Partai Perindo -- yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menyampaikan ciri-ciri praktik politik identitas yang berbahaya, seperti manipulasi informasi, penyebaran hoaks, dan provokasi yang dapat merusak kerukunan sosial.
Baca juga: Cegah Polarisasi di Pemilu 2024, Pertemuan PBNU dan Muhammadiyah Diapresiasi Wapres
"Kita harus berusaha untuk mengenali dan menentang praktik-praktik seperti ini. Politik haruslah berbasis pada dialog dan penghargaan terhadap keberagaman, bukan pada perpecahan dan konflik," pungkasnya.
"Politik identitas ini, jika tidak ditangani dengan bijak, dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Kami sangat mengapresiasi upaya NU dan Muhammadiyah yang ingin bekerja sama untuk mencegah hal ini," ujar Michael, Selasa (30/5/2023).
Baca juga: Michael Sianipar Soroti PKPU Nomor 10/2023 Pasal 8: Berpotensi Jegal Caleg Perempuan
Michael Victor Sianipar yang merupakan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok) dari Partai Perindo itu menekankan pentingnya fokus pada promosi kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia, sebuah prinsip yang juga disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah.
"Fokus kita harus pada mencegah perpecahan dan mempromosikan kerukunan serta toleransi di tengah masyarakat yang beragam ini," kata Michael.
Politisi Partai Perindo -- yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- turut menyerukan kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap pihak-pihak yang mencoba untuk menyalahkan suatu kelompok agama dan menganggap mereka melakukan praktik politik identitas.
"Kita perlu berhati-hati terhadap penuduhan. Seseorang atau sebuah kelompok tidak seharusnya menjadi kambing hitam dalam isu politik identitas tanpa bukti yang jelas," jelasnya.
Juru Bicara Nasional Partai Perindo -- yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menyampaikan ciri-ciri praktik politik identitas yang berbahaya, seperti manipulasi informasi, penyebaran hoaks, dan provokasi yang dapat merusak kerukunan sosial.
Baca juga: Cegah Polarisasi di Pemilu 2024, Pertemuan PBNU dan Muhammadiyah Diapresiasi Wapres
"Kita harus berusaha untuk mengenali dan menentang praktik-praktik seperti ini. Politik haruslah berbasis pada dialog dan penghargaan terhadap keberagaman, bukan pada perpecahan dan konflik," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
