Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ditetapkan Tersangka, Tiga tersangka Kasus Subkontraktor Fiktif Ditahan
loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya.
Ketiganya, yakni mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya Desi Arryani (DSA), mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III PT Waskita Karya yang kini menjabat Dirut PT Waskita Beton Precast Jarot Subana (JS), serta mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III PT Waskita Karya Fakih Usman (FU).
KPK langsung menahan ketiga tersangka tersebut selama dua puluh hari ke depan. "Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020," tutur Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers di kantornya, Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020).
Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.
Untuk tersangka, Desi akan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan untuk Jarot di Rutan Polres Jakarta Timur dan Fakih di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan di Pomdam Jaya Guntur
Sementara itu, Fathor ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan di Gedung Merah Putih KPK. Yuly di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan KPK di Pomdam Jaya Guntur.
"Terhadap para tahanan akan dilakukan isolasi mandiri lebih dahulu dalam rangka antisipasi penyebaran virus Covid-19," ujarnya.(Baca juga: Kasus Suap, KPK Tahan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut)
Atas perbuatannya, lima tersangka ini disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Ketiganya, yakni mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya Desi Arryani (DSA), mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III PT Waskita Karya yang kini menjabat Dirut PT Waskita Beton Precast Jarot Subana (JS), serta mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III PT Waskita Karya Fakih Usman (FU).
KPK langsung menahan ketiga tersangka tersebut selama dua puluh hari ke depan. "Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020," tutur Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers di kantornya, Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020).
Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.
Untuk tersangka, Desi akan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan untuk Jarot di Rutan Polres Jakarta Timur dan Fakih di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan di Pomdam Jaya Guntur
Sementara itu, Fathor ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan di Gedung Merah Putih KPK. Yuly di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan KPK di Pomdam Jaya Guntur.
"Terhadap para tahanan akan dilakukan isolasi mandiri lebih dahulu dalam rangka antisipasi penyebaran virus Covid-19," ujarnya.(Baca juga: Kasus Suap, KPK Tahan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut)
Atas perbuatannya, lima tersangka ini disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
(dam)
Explore More