Prabowo-Erick Thohir Bersaing, Yasonna Paling Tak Memuaskan Pelaku Usaha
Kamis, 23 Juli 2020 - 17:15 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif menjadi dua menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan kinerja paling tidak memuaskan pelaku usaha. Hal itu terungkap dari hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang diumumkan hari ini.
Dalam forum bertajuk Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi tersebut, kinerja Yasonna sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Arifin sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat penilaian paling rendah.
(Baca: Skandal Djoko Tjandra, Menkumham Diminta Contoh Langkah Kapolri)
Sebanyak 35,1 persen responden menyebut kinerja Yasonna tidak sesuai harapan, hanya 32,1 persen menilai kinerjanya sesuai harapan. Sedikit di atas Yasonna, 20,6 persen responden menyatakan kinerja Arifin tidak sesuai harapan, dan 34,5 persen menyatakan kinerjanya sesuai harapan.
"Yang di bawah mohon maaf ini Pak Yasonna, mohon maaf ini, dan Pak Arifin Tasrif, nomor dua di bawah," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara rilis survei nasional secara daring, Kamis (23/7/2020).
Adapun posisi teratas adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 61,4 persen yang menyatakan kinerjanya sesuai harapan, dan 15,5 persen menyatakan tidak sesuai harapan. Disusul oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan 57,7 persen yang menyatakan sesuai harapan dan 16,0 persen menyatakan tidak sesuai harapan.
(Baca: Dana Kemhan Mampir ke Rekening Pribadi, Dasco: Itu Sebelum Prabowo Jadi Menhan)
Di posisi ketiga paling atas ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 57,6 persen menyatakan sesuai harapan dan 16,7 persen menyatakan tidak sesuai harapan. "Kemudian yang ketiga, yang dianggap sesuai atau sangat sesuai harapan adalah Pak Prabowo Subianto, ini surprise saya karena sama dengan data survei pemilihnya," ujar Burhanuddin.
Lalu, di posisi keempat adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dengan 54,8 persen menyatakan sesuai harapan dan 12,8 persen menyatakan tidak sesuai harapan.
Selanjutnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Sebanyak 49,2 persen responden menyatakan kinerja Mahfud MD sesuai harapan dan 24,3 persen menyatakan tidak sesuai harapan.
(Baca: Soal Jabatan di BUMN, KNPI Minta Erick Thohir Umumkan ke Publik)
Sebagai informasi, populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur.
Tujuh sektor itu adalah Pertanian non-Perikanan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor, Pengangkutan dan Pergudangan.
Masing masing-masing sektor terdiri atas empat kategori skala usaha, Milkro, Kecil, Menengah, Besar. Sampel di masing-masing sektor dan skala usaha dipilih secara acak dengan jumlah yang sama yakni 140 pelaku usaha per sektor sehingga total sampel awal sebanyak 980 responden.
Untuk kebutuhan analisis dilakukan penambahan jumlah sampel (oversample) pada sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan, masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha. Kemudian, Indikator Politik Indonesia mewawancarai responden lewat telepon.
Dalam forum bertajuk Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi tersebut, kinerja Yasonna sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Arifin sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat penilaian paling rendah.
(Baca: Skandal Djoko Tjandra, Menkumham Diminta Contoh Langkah Kapolri)
Sebanyak 35,1 persen responden menyebut kinerja Yasonna tidak sesuai harapan, hanya 32,1 persen menilai kinerjanya sesuai harapan. Sedikit di atas Yasonna, 20,6 persen responden menyatakan kinerja Arifin tidak sesuai harapan, dan 34,5 persen menyatakan kinerjanya sesuai harapan.
"Yang di bawah mohon maaf ini Pak Yasonna, mohon maaf ini, dan Pak Arifin Tasrif, nomor dua di bawah," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara rilis survei nasional secara daring, Kamis (23/7/2020).
Adapun posisi teratas adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 61,4 persen yang menyatakan kinerjanya sesuai harapan, dan 15,5 persen menyatakan tidak sesuai harapan. Disusul oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan 57,7 persen yang menyatakan sesuai harapan dan 16,0 persen menyatakan tidak sesuai harapan.
(Baca: Dana Kemhan Mampir ke Rekening Pribadi, Dasco: Itu Sebelum Prabowo Jadi Menhan)
Di posisi ketiga paling atas ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 57,6 persen menyatakan sesuai harapan dan 16,7 persen menyatakan tidak sesuai harapan. "Kemudian yang ketiga, yang dianggap sesuai atau sangat sesuai harapan adalah Pak Prabowo Subianto, ini surprise saya karena sama dengan data survei pemilihnya," ujar Burhanuddin.
Lalu, di posisi keempat adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dengan 54,8 persen menyatakan sesuai harapan dan 12,8 persen menyatakan tidak sesuai harapan.
Selanjutnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Sebanyak 49,2 persen responden menyatakan kinerja Mahfud MD sesuai harapan dan 24,3 persen menyatakan tidak sesuai harapan.
(Baca: Soal Jabatan di BUMN, KNPI Minta Erick Thohir Umumkan ke Publik)
Sebagai informasi, populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur.
Tujuh sektor itu adalah Pertanian non-Perikanan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor, Pengangkutan dan Pergudangan.
Masing masing-masing sektor terdiri atas empat kategori skala usaha, Milkro, Kecil, Menengah, Besar. Sampel di masing-masing sektor dan skala usaha dipilih secara acak dengan jumlah yang sama yakni 140 pelaku usaha per sektor sehingga total sampel awal sebanyak 980 responden.
Untuk kebutuhan analisis dilakukan penambahan jumlah sampel (oversample) pada sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan, masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha. Kemudian, Indikator Politik Indonesia mewawancarai responden lewat telepon.
(muh)
Lihat Juga :
