Cegah Gosip Politik Liar, Yusuf Lakaseng Dorong Usut Tuntas Dugaan Korupsi BTS 4G Kominfo

Kamis, 25 Mei 2023 - 15:03 WIB
loading...
Cegah Gosip Politik...
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mendesak Kejagung segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. FOTO/DOK.MPI
A A A
JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang menyeret nama Menkominfo Johnny G Plate.

Dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp8 triliun ini, jika ditangani dengan lamban, maka akan terus muncul gosip politik, karena saat ini merupakan tahun politik.

"Dana proyek BTS agar tidak menjadi gosip politik yang liar, maka memang sudah menjadi tugas Kejagung untuk menuntaskan kasus ini termasuk menyelidiki ke mana saja aliran dana itu mengalir," kata Lakaseng, Kamis (25/5/2023).



"Ini adalah korupsi yang angkanya sangat besar sekali, tidak mungkin hanya dinikmati oleh Johnny G. Plate sendiri bersama kontraktor proyek itu," sambungnya.

Yusuf Lakaseng, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu, menyebutkan, kasus ini semakin memperparah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik.

Seperti diketahui, Johnny G Plate menempati posisi strategis di salah satu partai politik, yakni sebagai Sekretaris Jenderal Nasdem. Padahal, dikatakannya, partai politik adalah institusi demokrasi yang maha penting di negeri ini, seharusnya menjaga marwah dan integritas.

Baca juga: Kasus Korupsi BTS Kominfo, Mobil Land Rover Johnny G Plate Disita Kejagung

"Karena partai politik adalah pelaksana dari kehendak rakyat, semua pemimpin baik nasional dan daerah lahir dari partai politik atau paling tidak diusulkan oleh partai politik," ujar politisi Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Diakuinya, kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo yang merugikan negara sebesar Rp8 trilliun sangat memalukan dan membuat marah publik.

"Kita semua malu dan marah, ini adalah korupsi barbar yang mestinya tidak terjadi lagi di zaman modern. Bagaimana ini tidak barbar, dana proyeknya Rp10 triliun, tapi yang dikorupsi angkanya mencapai 80% atau Rp8 triliun, ini kan kebangetan," tutur juru bicara nasional Partai Perindo, partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sinergi BPJS dan Kejaksaan...
Sinergi BPJS dan Kejaksaan Agung, Jaga Keberlangsungan JKN
Dorong Kualitas Keterwakilan...
Dorong Kualitas Keterwakilan Perempuan 30%, Partai Perindo Siap Bersinergi Lahirkan Kebijakan yang Inklusif
PHK Massal Berisiko...
PHK Massal Berisiko Gerus Kelas Menengah, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Dorong Insentif Dunia Usaha
Perindo Ajak Tokoh Muda...
Perindo Ajak Tokoh Muda Indonesia Timur Ambil Peran Menuju 2029
Kejagung Sebut Kasus...
Kejagung Sebut Kasus Pencurian Sandal Jepit Tak Harus ke Pengadilan, Bisa Diselesaikan lewat RJ
Jaksa Agung Singgung...
Jaksa Agung Singgung Wacana Peleburan Pidum-Pidsus demi Penanganan Perkara Lebih Efisien
DPC Rampung di 9 Kecamatan,...
DPC Rampung di 9 Kecamatan, Partai Perindo Tubaba Tancap Gas Bentuk DPRt
Di Diskusi Partai Perindo,...
Di Diskusi Partai Perindo, JJ Rizal Minta Gubernur Jakarta Belajar dari Soekarno
DPW Partai Perindo DKI...
DPW Partai Perindo DKI Launching Warkop Aspirasa, Gelar Diskusi Refleksi 499 Tahun Jakarta
Rekomendasi
Perbarui IPKP PPKP Daruba,...
Perbarui IPKP PPKP Daruba, BNPP Soroti Transportasi hingga Infrastruktur Morotai
Panaskan Mesin Ekonomi,...
Panaskan Mesin Ekonomi, Purbaya Tawarkan Bunga Kredit 4% untuk UKM Eksportir
Ketum PB WI Airlangga...
Ketum PB WI Airlangga Hartarto: Pendanaan Pelatnas Jangka Panjang Kunci Ciptakan Generasi Juara
Berita Terkini
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
KPK Berharap Tindakan...
KPK Berharap Tindakan Medis terhadap Gus Yaqut Segera Dilakukan
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved