Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Panggil Sejumlah Menteri

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memanggil sejumlah menteri untuk rapat pleno. Hal ini dilakukan Wapres untuk mengevaluasi penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat pleno sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Juni 2022 lalu.

Rapat kali ini merupakan rapat pleno kedua setelah terbitnya Inpres diterbitkan, tetapi merupakan rapat yang keenam terkait penghapusan kemiskinan ekstrem yang dipimpin langsung oleh Wapres.

Dalam rapat tersebut, dilaporkan bahwa sejak ditetapkan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah pada tahun 2021 oleh Presiden Jokowi, telah terdapat kemajuan yang menggembirakan.



Dari pantauan MNC Portal, terlihat sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kemudian hadir juga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

"Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian dalam rapat pleno khusus Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang pertama di tahun 2023 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)," ungkap Wapres saat membuka rapat di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (24/5/2023).



Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan, rapat ini dimaksudkan untuk mendengarkan laporan dari evaluasi dan kemajuan pelaksanaan penugasan Kementerian dan Lembaga terkait Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang PPKE.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar nol persen tahun 2024," ujarnya.

"Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas," tutup Wapres.