Kemensos Digeledah KPK, Risma: Saya Tetap Kerja di Ruangan
loading...
Mensos Tri Rismaharini menggelar konferensi pers terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos, Selasa (23/5/2023). FOTO/MPI/WIDYA MICHELLA
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos, Selasa (23/5/2023). Waktu itu, kata Risma, dirinya sedang berada dalam sebuah rapat.
Menurut Risma, tiba-tiba pihak KPK datang meminta izin penggeledahan di Ditjen Pemberdayaan Sosial. "Saya rapat, ada dari umum (Biro Umum) menyampaikan, Bu ada KPK ke Dayasos, saya langsung nangkep pasti soal BGR," kata Risma dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (24/5/2023).
Risma kemudian menemui petugas KPK dan mengizinkan melakukan penggeledahan. "Lalu saya temui di ruang tamu saya, ada beberapa staf termasuk Pak Don, Pak Ruben, Irjen. Dia cerita mau cari data di Kemensos, iya silakan, saya enggak boleh intervensi," katanya.
Usai meminta izin, tim KPK diantar ke ruangan pengeledahan, lalu Risma kembali melanjutkan rapat. "Mereka naik sudah ketemu saya. Terus saya enggak tahu, ke lantai mana. Saya enggak tahu, saya tetep kerja di ruangan, yang minta diselesaikan bulan Juni," katanya.
Penggeledahan diperkirakan selesai menjelang magrib. Tim KPK lantas pamit dengan menyerahkan berita acara, tapi Risma mengaku tak memperhatikan secara detail isi berita acara tersebut.
"Sore sebelum magrib sudah selesai mau turun, mau ketemu saya untuk pamit. Abis itu sudah selesai kita ngobrol sebentar saya ditunjukkan berita acara, saya tidak baca detail, saya tahu saya tidak bisa intervensi, saya tidak tahu," katanya.
Kasus dugaan korupsi bansos itu terjadi bukan di zamannya menjabat. Sebab kasus tersebut terjadi di 2020 sedangkan Risma dilantik pada akhir Desember 2020.
"Saya sudah sampaikan kejadiannya tahun 2020, saya dilantik Presiden Desember 2020. Kejadiannya September, untuk hal lain saya konsultasi jadi saya nggak tahu," tuturnya.
Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/5/2023) sore dikabarkan melakukan pengeledahan di Gedung Kementerian Sosial RI di Senen, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Terpantau pagar utama Gedung Kementerian Sosial RI tertutup rapat. Dari informasi yang dihimpun, KPK menggeledah ruangan kerja sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos.
Menurut Risma, tiba-tiba pihak KPK datang meminta izin penggeledahan di Ditjen Pemberdayaan Sosial. "Saya rapat, ada dari umum (Biro Umum) menyampaikan, Bu ada KPK ke Dayasos, saya langsung nangkep pasti soal BGR," kata Risma dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (24/5/2023).
Risma kemudian menemui petugas KPK dan mengizinkan melakukan penggeledahan. "Lalu saya temui di ruang tamu saya, ada beberapa staf termasuk Pak Don, Pak Ruben, Irjen. Dia cerita mau cari data di Kemensos, iya silakan, saya enggak boleh intervensi," katanya.
Usai meminta izin, tim KPK diantar ke ruangan pengeledahan, lalu Risma kembali melanjutkan rapat. "Mereka naik sudah ketemu saya. Terus saya enggak tahu, ke lantai mana. Saya enggak tahu, saya tetep kerja di ruangan, yang minta diselesaikan bulan Juni," katanya.
Penggeledahan diperkirakan selesai menjelang magrib. Tim KPK lantas pamit dengan menyerahkan berita acara, tapi Risma mengaku tak memperhatikan secara detail isi berita acara tersebut.
"Sore sebelum magrib sudah selesai mau turun, mau ketemu saya untuk pamit. Abis itu sudah selesai kita ngobrol sebentar saya ditunjukkan berita acara, saya tidak baca detail, saya tahu saya tidak bisa intervensi, saya tidak tahu," katanya.
Kasus dugaan korupsi bansos itu terjadi bukan di zamannya menjabat. Sebab kasus tersebut terjadi di 2020 sedangkan Risma dilantik pada akhir Desember 2020.
"Saya sudah sampaikan kejadiannya tahun 2020, saya dilantik Presiden Desember 2020. Kejadiannya September, untuk hal lain saya konsultasi jadi saya nggak tahu," tuturnya.
Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/5/2023) sore dikabarkan melakukan pengeledahan di Gedung Kementerian Sosial RI di Senen, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Terpantau pagar utama Gedung Kementerian Sosial RI tertutup rapat. Dari informasi yang dihimpun, KPK menggeledah ruangan kerja sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos.
(abd)
Explore More