Partai Perindo: Gaya Hedonis dan Konsumtif Picu Pejabat Nekat Korupsi
Senin, 22 Mei 2023 - 23:00 WIB
loading...
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai pejabat yang kerap memamerkan gaya hidup mewah merupakan kesalahan mindset atau pola pikir dalam birokrasi.
Menurutnya, pejabat yang sudah menduduki jabatan tertentu merasa bukan lagi pelayan masyarakat, namun elite dari masyarakat.
"Birokrasi kita apalagi, levelnya sudah kepala dinas, sudah menganggap dirinya adalah bos, kelas atas dalam masyarakat," kata Lakaseng, Senin (22/5/2023).
"Makanya tuntutan gaya hidup mereka dan keluarganya sangat hedonis dan konsumtif. Pakaian mereka branded, mobil mereka mewah. Untuk memenuhi itu semua, akhirnya mau tidak mau mereka harus korup," lanjutnya.
Baca Juga: Heboh! PNS Dinkes DKI Pamer Gaji Rp34 Juta dan Ngaku Teman Menkes
Yusuf Lakaseng, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah, menyebutkan, harus ada perubahan mindset dan kultur dalam birokrasi Tanah Air.
Ketika memutuskan untuk menjadi pejabat harus paham betul akan menjadi pelayan kepentingan masyarakat. Untuk itu, dalam kerjanya harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
"Mereka harus menyadari kalau mereka itu pelayan masyarakat, mental mereka haruslah mental birokrasi yang modern, profesional dan tidak feodal, inilah yang disebut-sebut sebagai revolusi mental itu," ujar Lakaseng, politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.
Baca Juga: Soroti Pejabat Flexing, Partai Perindo Minta Aparat Maksimalkan Early Warning System Penyimpangan
Selain itu, Juru Bicara Nasional Partai Perindo-- yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menilai, perubahan juga perlu dilakukan di ranah struktural.
Guna menghindari praktik korup dari penyelenggara negara, maka perlu memberikan penghasilan atau gaji yang sesuai guna mencukupi kebutuhan hidup dengan layak.
"Setelah itu baru mereka dituntut untuk memberikan kinerja dan pelayanan yang prima ke masyarakat dan tidak korup, sehingga ke depannya seharusnya adalah yang masuk jadi ASN itu adalah lulusan-lulusan terbaik di universitas," pungkasnya.
Menurutnya, pejabat yang sudah menduduki jabatan tertentu merasa bukan lagi pelayan masyarakat, namun elite dari masyarakat.
"Birokrasi kita apalagi, levelnya sudah kepala dinas, sudah menganggap dirinya adalah bos, kelas atas dalam masyarakat," kata Lakaseng, Senin (22/5/2023).
"Makanya tuntutan gaya hidup mereka dan keluarganya sangat hedonis dan konsumtif. Pakaian mereka branded, mobil mereka mewah. Untuk memenuhi itu semua, akhirnya mau tidak mau mereka harus korup," lanjutnya.
Baca Juga: Heboh! PNS Dinkes DKI Pamer Gaji Rp34 Juta dan Ngaku Teman Menkes
Yusuf Lakaseng, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah, menyebutkan, harus ada perubahan mindset dan kultur dalam birokrasi Tanah Air.
Ketika memutuskan untuk menjadi pejabat harus paham betul akan menjadi pelayan kepentingan masyarakat. Untuk itu, dalam kerjanya harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
"Mereka harus menyadari kalau mereka itu pelayan masyarakat, mental mereka haruslah mental birokrasi yang modern, profesional dan tidak feodal, inilah yang disebut-sebut sebagai revolusi mental itu," ujar Lakaseng, politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.
Baca Juga: Soroti Pejabat Flexing, Partai Perindo Minta Aparat Maksimalkan Early Warning System Penyimpangan
Selain itu, Juru Bicara Nasional Partai Perindo-- yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menilai, perubahan juga perlu dilakukan di ranah struktural.
Guna menghindari praktik korup dari penyelenggara negara, maka perlu memberikan penghasilan atau gaji yang sesuai guna mencukupi kebutuhan hidup dengan layak.
"Setelah itu baru mereka dituntut untuk memberikan kinerja dan pelayanan yang prima ke masyarakat dan tidak korup, sehingga ke depannya seharusnya adalah yang masuk jadi ASN itu adalah lulusan-lulusan terbaik di universitas," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
