Pemilu 2024 Harus Bersih dari Korupsi, KPK: Tolak Serangan Fajar!
loading...
KPK meminta masyarakat tegas menolak bagi-bagi duit menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2024. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) gencar mengkampanyekan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersih dari korupsi. Salah satunya, menolak bagi-bagi uang alias serangan fajar dari para calon anggota legislatif hingga kepala daerah.
"Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan resmi KPK, Minggu (21/5/2023).
"Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil," sambungnya.
Ghufron mengingatkan, pesta demokrasi lima tahunan sangat rentan dengan politik uang. Serangan fajar merupakan salah satu praktik buruk poitik uang. Banyak tim sukses (timses) yang sengaja membagi uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu.
"Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel," ungkapnya.
Menurut Ghufron, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut, kata dia, menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih.
"Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ungkap Ghufron.
"Kalau ada serangan fajar tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan resmi KPK, Minggu (21/5/2023).
"Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil," sambungnya.
Ghufron mengingatkan, pesta demokrasi lima tahunan sangat rentan dengan politik uang. Serangan fajar merupakan salah satu praktik buruk poitik uang. Banyak tim sukses (timses) yang sengaja membagi uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu.
"Pada akhirnya jika pemimpin tersebut terpilih maka kualitas pemerintahannya tentu tidak akan baik, bersih, dan akuntabel," ungkapnya.
Menurut Ghufron, dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat harus memastikan para calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut, kata dia, menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan pasca terpilih.
"Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ungkap Ghufron.
(muh)
Lihat Juga :
