Super Garuda Shield 2023 di Indonesia Akan Diikuti oleh 22 Negara

JAKARTA - Super Garuda Shield ke-17 akan digelar pada 2023. Latihan bersama tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM) itu, rencananya Super Garuda Shield ini akan diikuti oleh 22 negara.

Angka tersebut memperlihatkan bertambahnya keikutsertaan negara-negara lain, jika dibandingkan dengan Super Garuda Shield 2022 yang diikuti oleh 13 negara.

"Tentara Nasional Indonesia akan menggelar Latihan Bersama Super Garuda Shield ke 17 tahun 2023, yang direncanakan akan diikuti oleh 22 negara sahabat," kata Asops Panglima TNI Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, dikutip Minggu (21/5/2023).



Nur Rahmad belum memerinci negara mana saja yang akan hadir, namun jumlah peserta Super Garuda Shield ke-17 itu terlihat pada Final Planning Conference (FPC) yang dilaksanakan oleh 317 personel dari negara Indonesia, US, Perancis, Filipina, Australia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Papua Nugini, Timor Leste, dan Belanda.

"Pelaksanaan FPC tersebut telah diselenggarakan mulai tanggal 15-19 Mei 2023," katanya.

"Bertujuan untuk membahas data dan fakta yang didapat dari hasil tinjau medan, pembahasan hal apa saja yang akan dilaksanakan, dan penyempurnaan serta sinkronisasi skenario latihan Super Garuda Shield tahun 2023," sambungnya.

Pada FPC ini, masing-masing grup juga mendiskusikan ihwal latihan, di antaranya Staff Exercise, Multinational Force, Field Training Exercise, Combined Armed Live Fire Exercise, Hirain /C-Rain, Logistics and Protocol, Life Fire Exercise, Amphibious, Airborne, dan Encap.

Nur Rahmad pun meminta kepada seluruh negara yang menjadi peserta, agar dapat menyukseskan kegiatan Super Garuda Shield ke-17.

"Saya berharap hal-hal yang telah di sepakati bersama dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan latihan, gunakan waktu yang ada untuk meneliti dan menyempurnakan kembali hal-hal terkait penyelenggaraan latihan," ujarnya.

Asops Panglima TNI juga mengimbau untuk mengidentifikasi, mewaspadai dan melaporkan pada kesempatan pertama apabila ada kendala.

"Koordinasikan dengan pemerintah daerah baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dengan stakeholder terkait atau kementerian terkait lembaga kantor terkait yang diperlukan dalam rangka mengamankan jalannya latihan," tutupnya.