Anies Baswedan soal Rangkap Jabatan: Jangan Pedagang Sekaligus Pejabat

JAKARTA - Anies Baswedan mengatakan bahwa negara dengan institusi politik yang harus bersifat melayani semua masyarakatnya. Negara harus menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada bagian pemerintahan agar saling mengawasi.

"Negara seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan, misalnya, yang seperti ini tidak ada market player, sekaligus regulator," kata Anies dalam acara Milad ke-21 PKS, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Anies juga menekankan sistem negara seperti itu mestinya dapat terwujud keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Misalnya, tidak ada pejabat yang rangkap jabatan.

"Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk," ucap Anies.



Lebih lanjut, sebagai negara demokrasi, kata Anies, harus memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan. Artinya, tidak memberikan keistimewaan pada setiap unsur keluarga meski sedang berada pada lingkaran kekuasaan.

Selain itu, Anies menuturkan negara dengan sistem melayani cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Sehingga, yang dilakukan memperkuat cabang-cabang hukum agar independen.

"Supaya terbebas dari intervensi politik agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di republik ini," jelas dia.