Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Istri Sambangi Gedung KPK
loading...
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/5/2023). FOTO/MPI/ARIE DWI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/5/2023). Hadi didampingi istri dan jajarannya memenuhi undangan pembekalan antikorupsi yang diinisiasi KPK.
Mantan Panglima TNI tersebut menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya, upaya itu sangat bermakna untuk jajaran Kementerian ATR/BPN.
"Kami dari Kementerian ATR/BPN menyambut gembira dan terima kasih kepada KPK karena memberikan satu pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan istri, yang hari ini diikuti oleh pejabat Eselon I," kata Hadi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).
Hadi mengaku banyak mendapat pesan-pesan antikorupsi dari Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya. Ia berharap pesan yang disampaikan KPK dapat dipahami dan dilaksanakan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN di lingkungan kerja maupun keluarga.
"Banyak yang kita dengar dari ketua KPK, dari para deputi, memberikan gambaran-gambaran perilaku koruptif. Oleh sebab itu pembekalan ini sangat penting untuk memitigasi niat-niat yang kurang baik, terutama adalah di lingkungan keluarga sendiri," katanya.
Hadi meminta agar pesan antikorupsi yang didapat para pejabat Kementerian ATR/BPN hari ini dapat diteruskan ke pegawai yang lain. Sebab, sistem pencegahan korupsi saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya rasuah. Oleh karenanya, kata dia, penting adanya pemahaman perilaku antikorupsi.
"Dengan sistem apa pun yang sekarang dibangun oleh ATR/BPN, dengan digitalisasi, dengan sistem elektronik, tapi kalau sumber daya manusianya tidak disiapkan, maka perilaku-perilaku koruptif pasti akan dilakukan, akan karena banyak jalan," urai Hadi.
"Namun, apabila sistem sudah dibentuk, SDM juga dipersiapkan, dan dia semuanya takut untuk berbuat yang kurang bagus, korupsi, maka sistem ini akan bagus," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menjelaskan, nantinya para menteri dan wakil menteri serta jajaran dirjen juga akan dibekali pendidikan antikorupsi lewat pendidikan dan pelatihan. Ia berharap dengan program tersebut bisa mencegah korupsi di lingkungan kementerian.
"Ini adalah upaya yang dilakukan oleh KPK melalui pendidikan tentunya, bagaimana meningkatkan, menguatkan integritas para penyelenggara negara ini, plus pasangannya," kata Wawan saat mendampingi jajaran Kementerian ATR/BPN.
"Karena kita tahu beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ternyata juga melibatkan pasangan-pasangan dari para penyelenggara negara ini," katanya.
Mantan Panglima TNI tersebut menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya, upaya itu sangat bermakna untuk jajaran Kementerian ATR/BPN.
"Kami dari Kementerian ATR/BPN menyambut gembira dan terima kasih kepada KPK karena memberikan satu pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan istri, yang hari ini diikuti oleh pejabat Eselon I," kata Hadi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).
Hadi mengaku banyak mendapat pesan-pesan antikorupsi dari Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya. Ia berharap pesan yang disampaikan KPK dapat dipahami dan dilaksanakan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN di lingkungan kerja maupun keluarga.
"Banyak yang kita dengar dari ketua KPK, dari para deputi, memberikan gambaran-gambaran perilaku koruptif. Oleh sebab itu pembekalan ini sangat penting untuk memitigasi niat-niat yang kurang baik, terutama adalah di lingkungan keluarga sendiri," katanya.
Hadi meminta agar pesan antikorupsi yang didapat para pejabat Kementerian ATR/BPN hari ini dapat diteruskan ke pegawai yang lain. Sebab, sistem pencegahan korupsi saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya rasuah. Oleh karenanya, kata dia, penting adanya pemahaman perilaku antikorupsi.
"Dengan sistem apa pun yang sekarang dibangun oleh ATR/BPN, dengan digitalisasi, dengan sistem elektronik, tapi kalau sumber daya manusianya tidak disiapkan, maka perilaku-perilaku koruptif pasti akan dilakukan, akan karena banyak jalan," urai Hadi.
"Namun, apabila sistem sudah dibentuk, SDM juga dipersiapkan, dan dia semuanya takut untuk berbuat yang kurang bagus, korupsi, maka sistem ini akan bagus," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menjelaskan, nantinya para menteri dan wakil menteri serta jajaran dirjen juga akan dibekali pendidikan antikorupsi lewat pendidikan dan pelatihan. Ia berharap dengan program tersebut bisa mencegah korupsi di lingkungan kementerian.
"Ini adalah upaya yang dilakukan oleh KPK melalui pendidikan tentunya, bagaimana meningkatkan, menguatkan integritas para penyelenggara negara ini, plus pasangannya," kata Wawan saat mendampingi jajaran Kementerian ATR/BPN.
"Karena kita tahu beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ternyata juga melibatkan pasangan-pasangan dari para penyelenggara negara ini," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
