JK Kritik Cawe-cawe Istana di Pilpres 2024, PAN: Ada Timses yang Jantungnya Degdegan

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang banyak dikritik karena secara vulgar menunjukkan keberpihakan dalam pencalonan Pilpres 2024 . Salah satunya mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Namun, PAN berpendapat keterlibatan Jokowi masih dalam koridor yuridis dan etis.

"Sikap dan tindakan Presiden Jokowi soal pemilu presiden 2024 menurut PAN masih dalam koridor yuridis dan etis," kata Juru Bicara (Jubir) DPP PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Menurut Yoga, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang (UU) jika Presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah. Bahkan hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik, kuat, untuk mewujudkan clean government and good governance.

"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik, atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau taken for granted," terangnya.



Yoga berpandangan, kalau Jokowi sebatas mengundang partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, maka jelas tidak ada etika politik yang dilanggar. Sikap Jokowi juga tidak melanggar apa pun jika berkomunikasi dengan siapa saja.

"Dengan para gubernur juga dekat, apalagi dengan Ganjar Pranowo. Sebab pemerintahan provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat yang memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi dari kebijakan pemerintah pusat," terang Yoga.

Apalagi, kata Yoga, Presiden Jokowi tidak pernah melarang siapapun warga bangsa untuk maju berkontestasi di pilpres. Tetapi sering kali Jokowi menjadi korban dari playing victim (bermain sebagai korban), yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, dan pembegalan terhadap figur atau partai politik tertentu.

"Memang apa masalahnya jika presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?" tukas mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.



Apalagi, dia menambahkan, hal itu dijamin oleh UU, selama presiden tidak melakukan abuse of power, atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan. Presiden juga telah memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun untuk maju, dan tidak ada larangan dari presiden kepada siapapun untuk ikut berkontestasi.

"Atau mungkin dugaan saya saja, jangan-jangan karena kepuasan publik yang masih tinggi di atas 70% kepada pemerintahan presiden Jokowi, lalu ada tim-tim sukses yang khawatir atau deg-degan jantungnya," ujarnya sambil tertawa.

Oleh karena itu, Viva menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh netral di pemilu 2024. Jokowi harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jurdil (jujur, adil) berkualitas dan berintegritas, aman dan damai.

"Presiden mesti bertanggung jawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara," tandasnya.