Purnawirawan Pati TNI-Polri Ingatkan Aparat Netral dan Jamin Pemilu 2024 Bebas Gangguan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Puluhan purnawirawan perwira tinggi dari ketiga angkatan TNI dan Polri mengingatkan pejabat negara maupun aparat pemerintah untuk menjaga netralitas mereka menjelang Pemilu 2024 . Mereka juga menolak upaya untuk mengganggu eksistensi maupun kredibilitas kandidat-kandidat bakal Capres dan Cawapres dari pihak oposisi.
"Pemilu adalah ajang kontestasi yang sah berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku. Siapa pun yang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi Capres dan Cawapres harus dijamin kemerdekaan serta kebebasannya, tanpa ditanggung kampanye-kampanye hitam, termasuk rekayasa hukum, untuk merusak nama dan reputasinya," tegas Letjen Purn Ediwan Prabowo, mantan Sekjen Kemenhan di Jakarta, Minggu (7/5/2023).
Mereka berkumpul dalam rangka halalbihalal. Momen ini juga digunakan untuk membahas perkembangan situasi terkini. Para Jenderal purnawirawan ini prihatin melihat adanya upaya tidak sehat untuk membuat Pemilu 2024 berjalan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas dan tidak rahasia serta tidak damai sebagaimana mestinya.
"Negara harus menjamin hak rakyat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden secara jujur, adil, bebas, dan rahasia, tanpa rasa takut dan tanpa iming-iming imbalan tertentu," kata Ediwan.
"Semua pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan negara wajib memberi sanksi bagi siapa pun yang melanggar,” tandasnya.
Lebih jauh, para purnawirawan ini mengingatkan, "Segala upaya yang bisa menciderai pelaksanaan Pemilu 2024, maupun para pesertanya pada hakikatnya merupakan upaya menciderai Pancasila, UUD 1945, NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Ia didampingi para jenderal purnawirawan saat membacakan pernyataan bersama ini. Karena itu, para Jenderal purnawirawan ini mengapresiasi para pejabat negara dan aparat pemerintah, termasuk di jajaran TNI-Polri yang memegang teguh sumpah jabatannya.
"Negara menjadi bermartabat, maju, kuat dan sejahtera karena memiliki pejabat serta aparat yang berintegritas tinggi dan berkomitmen kuat demi kemajuan bangsa," kata Ediwan.
Para Jenderal purnawirawan ini datang dari Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).
"Pemilu adalah ajang kontestasi yang sah berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku. Siapa pun yang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi Capres dan Cawapres harus dijamin kemerdekaan serta kebebasannya, tanpa ditanggung kampanye-kampanye hitam, termasuk rekayasa hukum, untuk merusak nama dan reputasinya," tegas Letjen Purn Ediwan Prabowo, mantan Sekjen Kemenhan di Jakarta, Minggu (7/5/2023).
Mereka berkumpul dalam rangka halalbihalal. Momen ini juga digunakan untuk membahas perkembangan situasi terkini. Para Jenderal purnawirawan ini prihatin melihat adanya upaya tidak sehat untuk membuat Pemilu 2024 berjalan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas dan tidak rahasia serta tidak damai sebagaimana mestinya.
"Negara harus menjamin hak rakyat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden secara jujur, adil, bebas, dan rahasia, tanpa rasa takut dan tanpa iming-iming imbalan tertentu," kata Ediwan.
"Semua pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan negara wajib memberi sanksi bagi siapa pun yang melanggar,” tandasnya.
Lebih jauh, para purnawirawan ini mengingatkan, "Segala upaya yang bisa menciderai pelaksanaan Pemilu 2024, maupun para pesertanya pada hakikatnya merupakan upaya menciderai Pancasila, UUD 1945, NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Ia didampingi para jenderal purnawirawan saat membacakan pernyataan bersama ini. Karena itu, para Jenderal purnawirawan ini mengapresiasi para pejabat negara dan aparat pemerintah, termasuk di jajaran TNI-Polri yang memegang teguh sumpah jabatannya.
"Negara menjadi bermartabat, maju, kuat dan sejahtera karena memiliki pejabat serta aparat yang berintegritas tinggi dan berkomitmen kuat demi kemajuan bangsa," kata Ediwan.
Para Jenderal purnawirawan ini datang dari Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).
(mhd)