Demokrat: SBY Tak Pernah Kumpulkan Parpol Pendukung di Istana Negara untuk Bentuk Koalisi

JAKARTA - Partai Demokrat mengktitisi langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang telah mengumpul partai politik ( parpol ) pendukung pemerintah pada Selasa 2 Mei 2023. Partai berlambang bintang mercy ini bahkan membandingkan Presiden ke-7 RI Jokowi dengan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat SBY menjabat Presiden RI tak pernah menggunakan Istana Merdeka untuk membentuk koalisi pemilihan presiden (pilpres). Apalagi, dia berkata, SBY tak pernah gunakan Istana Merdeka untuk membahas strategi pemenangan.

"Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres," kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (7/5/2023).

Herzaky mengaku, SBY mengumpulkan para elite politik di Istana Merdeka untuk membahas dan mengawal kebijakan dan program pemerintahan saat itu. Tujuannya, agar program pemerintah dapat diterima oleh parlemen dan dirasakan manfaatnya di masyarakat.

"Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara," katanya.

Hal itu berbeda dengan Jokowi. Kata dia, Jokowi mengakui mengumpulkan parpol pendukung pemerintah untuk strategi pemenangan Pilpres 2024. "Makanya ada satu parpol pemerintah yang tidak diajak kumpul karena memilih beda koalisi untuk 2024," kata Herzaky.



Ia pun menyarankan Presiden Jokowi untuk menggunakan tempat lain dalam menyampaikan aspirasi politik pribadi, misalnya, di kantor parpol atau di kediaman pribadi. Menurutnya, ada etika politik yang harus dijaga oleh Presiden Jokowi.

"Kami harapkan, waktu yang tersisa ini bisa digunakan Presiden untuk fokus membantu kesulitan rakyat. Bagaimana agar kebijakan pemerintahan saat ini benar-benar bermanfaat untuk mengurangi kesulitan rakyat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menjaga agar biaya hidup rakyat bawah tidak semakin membengkak, harga bahan-bahan pokok tidak semakin mencekik rakyat," tutur Herzaky.

"Janganlah menterinya sudah banyak yang tidak fokus, cari dukungan sana-sini buat bisa nyapres, lalu presidennya juga malah sibuk memelototi angka-angka survei elektabilitas, bukannya memikirkan cara dan memelototi angka-angka kemiskinan, pengangguran, harga bahan pokok agar bisa turun," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memanggil enam pimpinan parpol ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Pimpinan parpol yang dipanggil ialah Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyangkal dirinya telah cawe-cawe atau ikut-ikutan usulan persiapan Pilpres 2024. Dia menegaskan, pertemuan dirinya bersama enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 2Mei 2023 malam hanya sebatas diskusi.

"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi," kata Jokowi saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis 4 Mei 2023.

Ia menegaskan, dirinya sebagai pejabat politik. Meski begitu, ia mengklaim tak cawe-cawe saat kumpulkan enam ketum parpol di Istana Merdeka Jakarta. Baginya, urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan ranah partai atau gabungan partai.

"Urusan capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan. Tetapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," kata Jokowi.