Istana Jawab Kritik Demokrat soal Infrastruktur Jokowi

JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan menjawab kritikan anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan Fecho yang menilai pemerintah lebih mengutamakan membangun tol ketimbang jalan-jalan daerah. Kantor Staf Presiden ( KSP ) menyampaikan bahwa dalam tata kelola pemerintahan terdapat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Presiden sudah bilang ada pembagian tugas dalam mengelola dan memelihara jalan. Ada jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten," ujar Deputi IV KSP Juri Ardiantoro, Minggu (7/5/2023).

Meski demikian, Juri menjelaskan pemerintah pusat dalam keadaan tertentu bisa ambil alih pemeliharaan jalan daerah. Hal tersebut, kata Juri, merupakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembangunan infrastruktur adalah untuk membangun konektivitas antardaerah, antarkawasan, dan antarwilayah.





"Sehingga distribusi barang dan berbagai kemudahan dapat dilakukan dengan cepat. Ujungnya mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dari aktivitas ekonomi atau lainnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho mengkritik prioritas pembangunan Presiden Jokowi. Dia menilai Jokowi mengutamakan pembangunan jalan tol ketimbang jalan-jalan di desa, kabupaten, dan provinsi.

"Menurut saya sih kasus Lampung ini hanya salah satu permasalahan yang muncul, padahal hampir di seluruh provinsi, jalan daerahnya rusak seperti itu, karena kesalahan prioritas Pak Jokowi dalam infrastruktur," ujar Irwan Fecho, Jumat (5/5/2023).

Ia melihat selama ini dana pemerintah difokuskan terhadap pembangunan jalan tol sedangkan jalan-jalan penghubung desa, kabupaten, dan kota terbengkalai.

"Harusnya pemerintah lebih fokus membangun jalan-jalan umum, jalan-jalan rakyat dibanding bangun jalan tol. Oke mungkin ada beberapa prioritas jalan tol, tetapi harusnya pembangunan jalan jalannya menghubungkan desa atau kecamatan, kabupaten itu yang lebih utama," jelas Irwan.

Menurutnya, akses jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan dan kabupaten juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. "Karena itu adalah jalan yang memang sangat strategis di daerah yang memang dilalui oleh masyarakat, juga menjadi jalur ekonomi masyarakat juga itunya," pungkas Irwan.