Soroti Jalan Rusak di Lampung, Politikus Muda Perindo Sentil Eksekutif dan Legislatif di Daerah
Jum'at, 05 Mei 2023 - 19:42 WIB
loading...
A
A
A
Michael berpendapat, kerusakan jalan adalah akibat dari administrasi pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Michael mempertanyakan proses administrasi negara yang seharusnya berjalan di tingkat eksekutif dan legislatif di daerah, yang diharapkan peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini jalan yang layak digunakan.
“Ibaratnya jalan rusak itu seperti simtom atau gejala batuk-batuk. Orang batuk-batuk, kalau sekadar dikasih obat batuk memang gejalanya hilang, tapi penyakitnya belum tentu hilang. Begitu efek obatnya hilang, batuknya kambuh lagi. Jangan sampai jalan diperbaiki, besok rusak lagi dan tidak ada yang pantau lagi,” jelasnya.
Selain didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Michael menambahkan, seharusnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga turut turun dan meninjau lokasi-lokasi tersebut. Pasalnya, wewenang membina dan mengawasi pemerintahan daerah ada di dalam Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Turun Dari Mobil Cek Jalan Rusak di Lampung, Presiden Jokowi Tertawa Dengar Laporan Warga
“Kalau sekadar mau perbaiki jalan rusak, betul itu urusan PU, tapi kalau mendalami kesigapan pemerintah daerah dan proses penganggaran yang baik untuk memastikan jalan tidak rusak, itu urusan Kementerian Dalam Negeri. Selain atensi Pak Basuki, saya berharap Pak Tito juga serius membenahi pemerintah daerah yang ada,” terang Michael.
“Ibaratnya jalan rusak itu seperti simtom atau gejala batuk-batuk. Orang batuk-batuk, kalau sekadar dikasih obat batuk memang gejalanya hilang, tapi penyakitnya belum tentu hilang. Begitu efek obatnya hilang, batuknya kambuh lagi. Jangan sampai jalan diperbaiki, besok rusak lagi dan tidak ada yang pantau lagi,” jelasnya.
Selain didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Michael menambahkan, seharusnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga turut turun dan meninjau lokasi-lokasi tersebut. Pasalnya, wewenang membina dan mengawasi pemerintahan daerah ada di dalam Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Turun Dari Mobil Cek Jalan Rusak di Lampung, Presiden Jokowi Tertawa Dengar Laporan Warga
“Kalau sekadar mau perbaiki jalan rusak, betul itu urusan PU, tapi kalau mendalami kesigapan pemerintah daerah dan proses penganggaran yang baik untuk memastikan jalan tidak rusak, itu urusan Kementerian Dalam Negeri. Selain atensi Pak Basuki, saya berharap Pak Tito juga serius membenahi pemerintah daerah yang ada,” terang Michael.
Lihat Juga :
