KPK Selidiki Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo
Rabu, 03 Mei 2023 - 21:33 WIB
loading...
KPK menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo . Dugaan pencucian uang ayah Mario Dandy tersebut diselidiki lewat pemeriksaan saksi-saksi.
"Terus kami pendalaman saat ini terhadap saksi-saksi yang kami panggil adalah mengarah kepada tindak pidana pencucian uang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2023).
Pihaknya saat ini terus mengembangkan kasus Rafael Alun. Meskipun, saat ini Rafael Alun baru ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Tapi, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK akan menjerat Rafael Alun sebagai tersangka TPPU.
Baca juga: Rafael Alun Diduga Manipulasi Transaksi Jual Beli Rumah
"Kami pastikan KPK tidak berhenti sampai di situ. Kami pasti akan nanti lari pada proses berikutnya yaitu TPPU. Namun demikian pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman ketika sudah fix alat bukti yang kami temukan, proses-proses administrasi dari penyidikan," ucapnya.
Baca juga: Daftar Lengkap 172 Perwira Tinggi yang Dimutasi Panglima TNI
Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar USD90.000 atau setara Rp1,34 miliar.
Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.
Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.
Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
"Terus kami pendalaman saat ini terhadap saksi-saksi yang kami panggil adalah mengarah kepada tindak pidana pencucian uang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2023).
Pihaknya saat ini terus mengembangkan kasus Rafael Alun. Meskipun, saat ini Rafael Alun baru ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Tapi, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK akan menjerat Rafael Alun sebagai tersangka TPPU.
Baca juga: Rafael Alun Diduga Manipulasi Transaksi Jual Beli Rumah
"Kami pastikan KPK tidak berhenti sampai di situ. Kami pasti akan nanti lari pada proses berikutnya yaitu TPPU. Namun demikian pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman ketika sudah fix alat bukti yang kami temukan, proses-proses administrasi dari penyidikan," ucapnya.
Baca juga: Daftar Lengkap 172 Perwira Tinggi yang Dimutasi Panglima TNI
Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar USD90.000 atau setara Rp1,34 miliar.
Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.
Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.
Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
(cip)
Lihat Juga :
