Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 Dinilai Buruk
Selasa, 21 Juli 2020 - 10:52 WIB
loading...
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam penanganan pandemi COVID-19. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Orang positif COVID-19 alih-alih semakin menurun, malah terus melonjak. Data terakhir dari Gugus Tugas Percepatan COVID-19, jumlah kasus positif COVID-19 telah mencapai 88. 214 orang.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam penanganan pandemi COVID-19. Indikatornya, pemerintah tidak terlihat menyiapkan grand design atau peta jalan untuk meredam pandemi COVID-19. Selain itu, dukungan anggaran tidak berpihak pada penanganan pandemi COVID-19. Anggaran untuk sektor kesehatan hanya Rp75 triliun dari total Rp695 triliun. (Baca juga: Harga Emas Antam Makin Mengkilap, Naik Rp7.000 per Gram)
“Kalau kita punya anggaran sebanyak itu seharusnya diprioritaskan untuk memulihkan kesehatan. Basis pandemi ini adalah kesehatan. Pantesan saja, pemerintah daerah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan, berteriak karena minimnya APD dan ventilator. Kemarin, gonjang-ganjing mengenai rapid dan PCR tes,” terangnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (20/7/2020).
Para tenaga kesehatan pun banyak yang mengeluhkan insentif yang dijanjikan belum jua cair. Netty mengungkapkan masalah lain dalam penanganan pandemi ini adalah komunikasi yang tidak baik dari pemerintah. Sejak awal kasus ini muncul di Wuhan, China, pejabat-pejabat Jakarta selalu denial tentang kemungkinan Anggota Komisi IX9 masuk ke Indonesia.
“Komunikasi pemerintah sangat buruk. Banyak noise. Kemudian, ada lontaran-lontaran yang tidak dipikirkan masak-masak. Jadi kurang baik bagi penerimaan masyarakat, termasuk wacana new normal yang disampai sejak Mei. Masyarakat hanya menangkap normalnya saja,” tuturnya.
Tak kapok, pemerintah kini memperkenalkan sejumlah istilah baru untuk menggantikan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif COVID-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan istilah baru, yakni suspek untuk menggantikan ODP, probable menggantikan PDP, dan confirm untuk positif.
“Sekarang fokus agar masyarakat tahu apa yang sedang dihadapi. Pandemi dikatakan oleh Ketua Gugus Tugas bukan konspirasi, tapi malaikat pencabut nyawa. (artinya) Masyarakat berhadapan dengan kematian, jangan bercanda. Jangan pandai berselancar dengan kata-kata, tapi tidak menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. (Baca juga: Duel Dahsyat Kelas Berat, Bernard Hopkins: Joshua Pukul KO Fury)
Politisi asal Jawa Barat ini meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Lalu, pemerintah harus mempertimbangkan opsi pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang menjadi episentrum baru dan yang belum bisa melandaikan kurva COVID-19. Terakhir, pemerintah harus meningkatkan jumlah tes untuk mendeteksi orang-orang positif yang tanpa gejala.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam penanganan pandemi COVID-19. Indikatornya, pemerintah tidak terlihat menyiapkan grand design atau peta jalan untuk meredam pandemi COVID-19. Selain itu, dukungan anggaran tidak berpihak pada penanganan pandemi COVID-19. Anggaran untuk sektor kesehatan hanya Rp75 triliun dari total Rp695 triliun. (Baca juga: Harga Emas Antam Makin Mengkilap, Naik Rp7.000 per Gram)
“Kalau kita punya anggaran sebanyak itu seharusnya diprioritaskan untuk memulihkan kesehatan. Basis pandemi ini adalah kesehatan. Pantesan saja, pemerintah daerah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan, berteriak karena minimnya APD dan ventilator. Kemarin, gonjang-ganjing mengenai rapid dan PCR tes,” terangnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (20/7/2020).
Para tenaga kesehatan pun banyak yang mengeluhkan insentif yang dijanjikan belum jua cair. Netty mengungkapkan masalah lain dalam penanganan pandemi ini adalah komunikasi yang tidak baik dari pemerintah. Sejak awal kasus ini muncul di Wuhan, China, pejabat-pejabat Jakarta selalu denial tentang kemungkinan Anggota Komisi IX9 masuk ke Indonesia.
“Komunikasi pemerintah sangat buruk. Banyak noise. Kemudian, ada lontaran-lontaran yang tidak dipikirkan masak-masak. Jadi kurang baik bagi penerimaan masyarakat, termasuk wacana new normal yang disampai sejak Mei. Masyarakat hanya menangkap normalnya saja,” tuturnya.
Tak kapok, pemerintah kini memperkenalkan sejumlah istilah baru untuk menggantikan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif COVID-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan istilah baru, yakni suspek untuk menggantikan ODP, probable menggantikan PDP, dan confirm untuk positif.
“Sekarang fokus agar masyarakat tahu apa yang sedang dihadapi. Pandemi dikatakan oleh Ketua Gugus Tugas bukan konspirasi, tapi malaikat pencabut nyawa. (artinya) Masyarakat berhadapan dengan kematian, jangan bercanda. Jangan pandai berselancar dengan kata-kata, tapi tidak menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. (Baca juga: Duel Dahsyat Kelas Berat, Bernard Hopkins: Joshua Pukul KO Fury)
Politisi asal Jawa Barat ini meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Lalu, pemerintah harus mempertimbangkan opsi pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang menjadi episentrum baru dan yang belum bisa melandaikan kurva COVID-19. Terakhir, pemerintah harus meningkatkan jumlah tes untuk mendeteksi orang-orang positif yang tanpa gejala.
(kri)
