Saran Pengamat Terkait Nasir dan Demokrat di Pikada 2020
Selasa, 21 Juli 2020 - 09:59 WIB
loading...
A
A
A
"Karena kita tahu, dulu Demokrat turun suaranya karena kader-kadernya banyak yang terkena kasus korupsi. Track record Nasir sebagai anggota DPR juga tak terlihat prestasinya. Anggota DPR digaji negara itu bukan untuk marah-marah," ujarnya.
Ujang menambahkan, menjaga kehormatan sebagai anggota DPR itu sangat penting. "Marah-marah ke mitra kerjanya di BUMN merupakan tindakan merendahkan kehormatan sebagai anggota DPR, dan merendahkan partainya," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.
Dia melanjutkan, lebih memprihatinkan ada dugaan Nasir marah-marah karena kepentingannya tidak diakomodasi salah satu BUMN. Hal tersebut dianggap menambah catatan buruk Nasir karena sebelumnya juga pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terhadap Bowo Sidik Pangarso.
"Kaitan Nasir dengan kasus Bowo Sidik Pangarso juga menjadi tanda bahwa Nasir diduga banyak main dengan BUMN. Partai Demokrat juga menjadi partai yang dirugikan karena ulah Nasir yang ugal-ugalan. Marah-marah, yang mungkin saja karena kepentingannya tidak diakomodir oleh sang Dirut BUMN," ucap Ujang.
Sekadar diketahui, Nasir pernah diperiksa KPK pada Senin (1/7/2019). Tim penyidik KPK juga pernah menggeledah ruang kerjanya pada 4 Mei 2019. Adapun Bowo Sidik diperkirakan menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total senilai Rp8 miliar dari PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).
Ujang menambahkan, menjaga kehormatan sebagai anggota DPR itu sangat penting. "Marah-marah ke mitra kerjanya di BUMN merupakan tindakan merendahkan kehormatan sebagai anggota DPR, dan merendahkan partainya," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.
Dia melanjutkan, lebih memprihatinkan ada dugaan Nasir marah-marah karena kepentingannya tidak diakomodasi salah satu BUMN. Hal tersebut dianggap menambah catatan buruk Nasir karena sebelumnya juga pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terhadap Bowo Sidik Pangarso.
"Kaitan Nasir dengan kasus Bowo Sidik Pangarso juga menjadi tanda bahwa Nasir diduga banyak main dengan BUMN. Partai Demokrat juga menjadi partai yang dirugikan karena ulah Nasir yang ugal-ugalan. Marah-marah, yang mungkin saja karena kepentingannya tidak diakomodir oleh sang Dirut BUMN," ucap Ujang.
Sekadar diketahui, Nasir pernah diperiksa KPK pada Senin (1/7/2019). Tim penyidik KPK juga pernah menggeledah ruang kerjanya pada 4 Mei 2019. Adapun Bowo Sidik diperkirakan menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total senilai Rp8 miliar dari PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).
(maf)
Lihat Juga :
