Perkuat Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Kemendes PDTT Desain Ulang Program Tekad
loading...
Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pemangku kepentingan. Foto/IST
A
A
A
JAKARTA - Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) yang dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) didesain ulang untuk meningkatkan performa kinerja.
Salah satu rekomendasi perubahan desain ini adalah peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga unit kerja di level kecamatan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, peningkatan kolaborasi ini ditandai dengan kejelasan tanggung jawab pemangku kepentingan dari pusat hingga unit kerja di level kecamatan yang berhubungan langsung dengan kader desa penerima manfaat.
"Penguatan kolaborasi ini dalam pandangan kami akan menjadi kunci peningkatan manfaat program bagi kepala rumah tangga yang menjadi kader program ini," katanya, Minggu (16/4/2023).
Untuk diketahui Kemendes PDTT dan International Fund for Agriculture Development (IFAD) mengelar workshop nasional untuk midterm review sekaligus sosialisasi desain baru Program Tekad. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah adanya perubahan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga desa.
Selain itu, juga penyerderhanaan komponen dan aktivitas program serta re-targeting desa sasaran dari semula 1.720 desa, dan 412.000 rumah tangga menjadi 1.110 desa dan 149.850 rumah tangga.
Taufik menjelaskan, kolaborasi antara pemangku kepentingan ini akan meningkatkan kerja bersama elemen pemerintah dari pusat hingga desa. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi penting karena selama ini banyak program yang tidak berjalan optimal karena masing-masing pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri.
"Kami berharap dengan adanya desain baru yang mengoptimalkan kolobarasi antarelemen pemerintahan bisa membawa Program Tekad kian optimal dalam membawa dampak bagi kader peserta program," katanya.
Salah satu rekomendasi perubahan desain ini adalah peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga unit kerja di level kecamatan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, peningkatan kolaborasi ini ditandai dengan kejelasan tanggung jawab pemangku kepentingan dari pusat hingga unit kerja di level kecamatan yang berhubungan langsung dengan kader desa penerima manfaat.
"Penguatan kolaborasi ini dalam pandangan kami akan menjadi kunci peningkatan manfaat program bagi kepala rumah tangga yang menjadi kader program ini," katanya, Minggu (16/4/2023).
Untuk diketahui Kemendes PDTT dan International Fund for Agriculture Development (IFAD) mengelar workshop nasional untuk midterm review sekaligus sosialisasi desain baru Program Tekad. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah adanya perubahan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga desa.
Selain itu, juga penyerderhanaan komponen dan aktivitas program serta re-targeting desa sasaran dari semula 1.720 desa, dan 412.000 rumah tangga menjadi 1.110 desa dan 149.850 rumah tangga.
Taufik menjelaskan, kolaborasi antara pemangku kepentingan ini akan meningkatkan kerja bersama elemen pemerintah dari pusat hingga desa. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi penting karena selama ini banyak program yang tidak berjalan optimal karena masing-masing pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri.
"Kami berharap dengan adanya desain baru yang mengoptimalkan kolobarasi antarelemen pemerintahan bisa membawa Program Tekad kian optimal dalam membawa dampak bagi kader peserta program," katanya.
Explore More