Anggota DPR Misbakhun Ajak ASN Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas

"Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan juga bukti akuntabilitas dan transparansi.

"Ini merupakan sebuah prestasi sekaligus komitmen dari Pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparasi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK," ucap Misbakhun.

Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga mengatakan, WTP belum cukup. Pemkot Probolinggo juga harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga.

"Sinergi bersama adalah hal penting bagi ASN untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama memajukan bangsa," kata Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu.