Kinerja BP2MI Lindungi Pekerja Migran Diapresiasi Bupati Cellica

JAKARTA - Kinerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) diapresiasi oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Cellica melihat banyak perubahan dan inovasi yang dilakukan BP2MI sejauh ini, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada PMI.

"Tentunya kita lihat inovasi perubahan signifikan dan juga perlindungan yang lebih kepada PMI, kita mengapresiasi kinerja BP2MI selama ini dan Pak Benny (Kepala BP2MI Benny Ramdhani)," ujar Cellica usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU kerja sama di Kantor BP2MI di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).

Dia berpendapat, kerja ikhlas yang dilakukan jajaran BP2MI dalam melindungi dan memberikan pelayanan kepada PMI harus menjadi contoh bagi pejabat lainnya, khususnya kepada semua jajaran pemerintahan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.



"Tentunya motivasi yang dikemukakan Pak Benny menjadi motivasi penting bagi kami, bahwa sesungguhnya kita sebagai pelayan masyarakat memberikan pelayanan terbaik migran Indonesia," katanya.

Cellica berharap kerja sama dengan BP2MI ini berdampak baik bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam membangun bangsa Indonesia. "Tentu kita berharap kerja sama dengan BP2MI berjalan dengan lancar, dan kita juga akan melindungi PMI yang ada di Karawang sebagai bentuk kerja sama dengan BP2MI," katanya.

Sementara itu, Benny Rhamdani menyampaikan komitmennya untuk melindungi PMI dari ujung kaki sampai ujung rambut. Benny mengajak pemerintahan daerah untuk melindungi PMI dari tangan-tangan jahil mafia sindikat PMI untuk diperjualbelikan ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.

"Kita bermimpi kerja-kerja kolaboratif semakin kuat antara BP2MI dengan pihak terkait. Kita bermimpi negara semakin hadir membuktikan dirinya hadir untuk para Pekerja Migran Indonesia," kata politikus Partai Hanura itu.



"Ada potret penempatan ilegal anak-anak bangsa, dan ada potret pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan legal. Negara hadir benar-benar hadir memperlakukan PMI secara hormat. Pelindungan tiga dimensi dilakukan," katanya.

Dia menyampaikan pernyataan tegasnya untuk memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Menurutnya, kejahatan kemanusiaan melalui penempatan non-prosedural PMI tidak boleh didiamkan. Seluruh kementerian/lembaga, dan stakeholder diharapkannya bergerak.

"Memantik emosi kalau kita menemukan, menyaksikan penempatan PMI secara ilegal dilakukan. Negara yang kuat ini malah seolah-olah kalah dengan kekuatan segelintir orang yang disebut sindikat. Kenapa saya marah, karena 80% korban penempatan ilegal itu adalah ibu-ibu. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Menurut Benny, melawan sindikat merupakan keterpanggilan historis. Dengan energi yang power full dan soliditas semua pihak, ia optimistis praktik kejahatan terhadap PMI melalui perdagangan gelap tersebut akan dapat dihentikan.

"Ini panggilan sejarah kita, bahwa kita harus ambil bagian melawan sindikat. Penegakan hukum harus dilakukan. Ini kuncinya, bagaimana negara yang religius ini, memiliki aparatur negara ini, digaji dan dipersenjatai rakyat, lalu kalah oleh para sindikat. Calo yang turun ke desa-desa lalu melakukan penempatan ilegal, perangkat daerah seperti tak punya kekuatan," katanya.

Negara tidak boleh kalah dengan para sindikat. Bagaimana tidak, keberadaan negara yang memiliki berbagai sumber daya, jika tak mengambil peran pentingnya, maka konsekuensinya akan dipermalukan. Dibuat bertekuk lutut para sindikat.

"Saya katakan negara ini bukan ditakdirkan untuk kalah dengan para sindikat. Negara ini ditakdirkan sebagai negara kuat. Hukum menjadi panglima. Negara ini tidak ditakdirkan untuk duduk satu meja, berkompromi, bernegosiasi dengan para sindikat, yang merugikan anak-anak bangsa," katanya.