Tangani Kasus Djoko Tjandra, Keputusan Tegas Kapolri dan Kabareskrim Tepat

JAKARTA - Ketegasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri mencopot dan menindak oknum anggotanya yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, dinilai tepat oleh pakar dan akademisi.

"Kapolri mengambil keputusan yang sangat tepat dan jitu, artinya dapat diterima secara objektif oleh masyarakat luas serta dengan tindakan tersebut menunjukkan ada ketegasan dari Kapolri dalam menyikapi oknum-oknum anggota kepolisian di Mabes Polri," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Juanda, Senin (20/7/2020).

(Baca juga: Kabareskrim Janji Usut Keterlibatan Polisi dalam Kasus Djoko Tjandra)

Dalam melakukan tindakan lanjutnya, Kapolri tidak menilai jabatan atau pangkat. Bahkan meskipun jenderal sekalipun, kalau memang diduga melakukan kesalahan dan pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau hukum administrasi maka akan diberi sanksi.

"Kalau nanti ada tindak pidana dan pelanggaran hukum maka saya pikir itu bisa diberikan sanksi pencopotan dari anggota sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan tetap mengedepankan proses hukum yang transparan, objektif dan adil," kata Juanda.

(Baca juga: Kasus Djoko Tjandra, Pengamat: Mafia Sudah Tersebar di Semua Sektor)

Dia juga mengimbau Kapolri, terkait ketegasan ini tidak hanya sampai pada pencopotan atau proses hukum untuk anggota yang bersalah, tetapi perlu dilakukan suatu pemeriksaan yang komprehensif dan menyeluruh.

"Agar tuntas, jadi tidak hanya sebatas tiga anggota yang dicopot atau diberhentikan dari jabatannya, tetapi perlu pembenahan secara total dan mendasar yaitu menyangkut persoalan karakter-karakter moral anggota Kepolisian secara menyeluruh," tegasnya.

Tidak hanya sampai disitu, katanya, tapi pembenahan secara menyeluruh agar dari tindakan Kapolri ini diharapkan ada efek jera terhadap anggota Kepolisian yang lain supaya tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran.

Selain itu dia mengatakan bahwa untuk menjadi penegak hukum yang benar, Kapolri juga dapat mengevaluasi dari segi rekruitmen anggotanya. "Soal penempatan anggota di satu posisi dengan kriteria-kriteria dan kualifikasi yang sesuai dengan didukung pengawasan yang ketat dan pembinaan yang tertib itu menurut saya harus dilakukan oleh Kapolri," tandasnya.