Moeldoko Minta Ganti Rugi Pengadaan Tanah IKN Jangan Ditunda-tunda
Senin, 10 April 2023 - 14:38 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat bertemu Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) jangan ditunda-tunda. Dia meminta persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan IKN segera diselesaikan, terutama terkait pembayaran ganti rugi lahan yang sudah disepakati.
“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” tegas Moeldoko saat bertemu Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Moeldoko mengakui, pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Kantor Staf Presiden, sambung dia, akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi, dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.
Baca juga: Otorita IKN Targetkan 1.700 Ha Bisa Terbangun hingga 2024
“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” tegas Moeldoko saat bertemu Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Moeldoko mengakui, pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Kantor Staf Presiden, sambung dia, akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi, dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.
Baca juga: Otorita IKN Targetkan 1.700 Ha Bisa Terbangun hingga 2024
Lihat Juga :
