Benny Rhamdani Pilih Selamatkan Pekerja Migran Ketimbang ASN Nakal

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memilih menyelamatkan calon pekerja migran Indonesia dari sindikat ilegal ketimbang aparatur sipil negara (ASN) nakal di lembaganya. Benny terus menabuh genderang perang kepada semua mafia atau sindikat penyalur pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Polri diharapkan tak segan menangkap dan memberikan sanksi keras kepada sindikat ilegal tersebut, termasuk jika ada oknum atau sindikat ilegal di BP2MI.

"Siapa pun, baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, maka (akan berurusan) dengan penegak hukum Polri. Tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan, silakan proses hukum," kata Benny dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Batam, Kamis (6/4/2023).



Benny merasa tak rugi jika harus kehilangan satu ASN atau PNS yang nakal. Menurutnya, hal tersebut tidak akan merugikan negara. "Lebih baik selamatkan satu orang anak bangsa, agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Ada 1-10 bahkan 100 ASN di lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum," kata Benny yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.

"Dipenjarakan karena terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Maka, hal itu akan kita relakan, bahkan kita ikhlaskan," katanya.

Menurutnya, semua ASN seharusnya jadi ujung tombak dalam memberantas sindikat ilegal. Dia berharap, semua stakeholder terlibat dalam perang semesta melawan sindikat.

"Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada Merah Putih dan Republik. Yakni, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan semua kekuatan elemen 24 kementerian/lembaga," tuturnya

"Pemerintah pusat dan daerah, organisasi keagamaan-kemasyarakatan dan organisasi pemuda, para pegiat kemanusiaan, NGO serta kekuatan masyarakat sipil lainnya untuk memerangi sindikat perdagangan manusia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan komitmen pemerintah menindak tegas pelaku sindikat mafia perdagangan orang dengan modus dipekerjakan ke luar negeri. Mahfud berjanji membawa hasil investigasi yang dilakukannya dengan BP2MI di Pelabuhan Internasional Batam Center ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta.

"Kenapa saya hadir ke sini, karena hukum penindakan TPPO di sini macet, makanya saya hadir. Untuk penegakannya nanti saya akan rapatkan di Jakarta," katanya.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya, Anggota Komisi I DPR Christina Aryani, Kabinda Kepri, Gubernur Kepri, Pimpinan Komnas HAM, Aktivis Perempuan Yenny Wahid. Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Pimpinan PBNU, dan Kadensus 88 Antiteror Polri.